Serapan rendah, menkeu minta Kemenhub subsidi kereta api
Merdeka.com - Kementerian Keuangan sepakat penambahan dana subsidi untuk PT Kereta Api Indonesia. Namun, tambahan subsidi tersebut harus diambil dari kantong Kementerian Perhubungan.
"Itu nantinya relokasi di Kementerian Perhubungan sendiri, saya sudah sampaikan ke Pak Jonan. Jumlahnya ya sesuai usulan," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Kamis (22/10).
Dia mengungkapkan penyerapan rendah menjadi alasan pihaknya meminta Kemenhub mengucurkan subsidi kereta api.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang akan pindah kantor ke IKN? Presiden Jokowi akan resmi memindahkan kantornya dari Istana Kepresidenan Jakarta, ke Istana di Kalimantan Timur.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mengoordinasikan komunikasi antara Presiden dan kementerian? Sekretaris Kabinet berperan sebagai penghubung utama antara Presiden dan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah. Ia memastikan informasi terkait kebijakan dan instruksi Presiden disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada para menteri dan pejabat terkait.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mengajukan penambahan subsidi kereta api sebesar Rp 160 miliar kepada Kementerian Keuangan. Sebab, subsidi yang ada bakal habis November mendatang.
"Saya sudah ke Menteri Keuangan, anggaran PSO-nya ditambah atau sekurangnya ada persetujuan Menteri Keuangan bahwa kalau misalnya anggaran tahun ini tidak ada, bisa ditagih tahun depan," ungkapnya.
Jika tak ada penambahan subsidi, konsekuensinya harga tiket kereta rel listrik (KRL) terpaksa dinaikkan.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca SelengkapnyaWacana subsidi KRL berbasis NIK tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek akan diresmikan pada 26 Agustus 2023, sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diuji coba lagi pada September 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan menambah rute LRT hingga ke Bogor, Jawa Barat
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaJokowi menyetujui penambahan jumlah operasional kereta api untuk mudik.
Baca SelengkapnyaSalah satu tantangannya untuk membangun MRT menggunakan APDB.
Baca SelengkapnyaKA Perkotaan Bandung dipilih menjadi salah satu proyek yang ditawarkan mengingat perannya sangat strategis menghubungkan layanan Kereta Cepat Whoosh.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mendorong agar kepala daerah membangun transportasi umum di wilayahnya
Baca Selengkapnya