Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serikat Buruh Minta Subsidi Gaji Kembali Diberikan Tahun ini

Serikat Buruh Minta Subsidi Gaji Kembali Diberikan Tahun ini Presiden KSPI Said Iqbal. ©2016 kspi.or.id

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 2021. Menurutnya, dengan bantuan subsidi upah ini bisa meningkatkan dan menjaga daya beli buruh.

"Tentang bantuan subsidi upah, kami mengharapkan bapak Presiden Jokowi tetap melanjutkan bantuan subsidi upah. Minta BSU tetap ada dan masukkanlah kalau memang belum ada di APBN 2021, tapi di APBN perubahan tahun 2021," kata Said dalam konferensi Pers KSPI, Rabu (10/2).

Said sangat berterimakasih kepada Presiden karena sudah memberikan bantuan untuk pekerja/buruh di tahun lalu. Pemerintah tahun ini memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin, kemudian adanya program Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang menganggur, yang di tahun 2021 diperpanjang. Namun, dia mempertanyakan kenapa BSU tidak dilanjutkan.

"Sekarang BSU dihilangkan, Kemnaker ke mana aja? Kenapa tidak bisa meyakinkan komisi IX? Kerjanya apa Menaker. Dulu janjinya pak Erick Thohir Menteri BUMN, dan ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan dan bu Ida Fauziyah menteri tenaga kerja tahun 2021 bahwa tetap ada BSU. Kok tiba-tiba tidak masuk di APBN 2021," ungkapnya.

Menurutnya, subsidi gaji bisa membantu mengungkit daya beli masyarakat di tengah badai PHK akibat pandemi corona. "Daya beli ini turun di tengah ancaman ledakan PHK akibat covid-19, sekarang banyak yang meninggal buruh," pungkasnya.

Kemenaker Belum Dapat Perintah Lanjutkan Bantuan Subsidi Gaji di 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, pemerintah belum berencana menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2021. Hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan rencana melanjutkan program bantuan tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi.

"Untuk APBN 2021 kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU," ujar Ida dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Meskipun belum dimasukkan dalam rencana belanja pemerintah tahun ini, nantinya program tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh. Termasuk pengaruh ekonomi terkini terhadap penghasilan para pekerja karyawan swasta.

"Kami punya evaluasi, akan kami berikan pada Pak Kemenko Perekonomian. Agar, jika memang ekonomi belum secara normal kembali diskusi kami mengenai program BSU ini kita bisa pertimbangkan dilakukan kembali di 2021," paparnya.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan mencatat realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) gelombang I mencapai 99,11 persen atau belum tersalurkan sebanyak 110.762 pekerja. Sementara pada gelombang II sebanyak 98,71 persen atau sekitar 159.727 pekerja.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gaji PNS Naik 8 Persen, Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
Gaji PNS Naik 8 Persen, Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen

Kenaikan upah tersebut disandarkan dengan posisi Indonesia saat ini, yang sudah masuk ke dalam Middle Income Country.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Buruh Tak Selalu Menuntut Kenaikan Upah, KSPI Jawab Begini
Prabowo Minta Buruh Tak Selalu Menuntut Kenaikan Upah, KSPI Jawab Begini

Said Iqbal mengimbau para bacapres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah.

Baca Selengkapnya
5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen
5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.

Baca Selengkapnya
Curhat Buruh Minta Upah Minimum 2025 Naik 10 Persen: Kami Nombok Setiap Bulan
Curhat Buruh Minta Upah Minimum 2025 Naik 10 Persen: Kami Nombok Setiap Bulan

Selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun pertama, upah minimum tidak mengalami kenaikan di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Buruh Minta Presiden Terpilih Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ungkit Janji Hapus Outsourcing
Buruh Minta Presiden Terpilih Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ungkit Janji Hapus Outsourcing

Permintaan ini disampaikan saat aksi peringatan May Day di Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Tak Banyak Tuntut Upah Naik, Buruh: Gaji Kecil, Daya Beli juga Makin Rendah
Prabowo Minta Tak Banyak Tuntut Upah Naik, Buruh: Gaji Kecil, Daya Beli juga Makin Rendah

Pernyataan Bacapres Prabowo Subianto meminta buruh tidak banyak menuntut kenaikan upah menuai polemik.

Baca Selengkapnya
Prabowo Putuskan Upah Minimum Nasional Tahun 2025 Naik 6,5 Persen
Prabowo Putuskan Upah Minimum Nasional Tahun 2025 Naik 6,5 Persen

Adapun nilai rata-rata upah minimum nasional tahun 2024 sebesar Rp3.113.359.

Baca Selengkapnya
Buruh Titip Usulan ke Prabowo untuk Revisi UU Cipta Kerja
Buruh Titip Usulan ke Prabowo untuk Revisi UU Cipta Kerja

Partai Buruh akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, pada periode mendatang.

Baca Selengkapnya
Cara Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan: Panduan Lengkap untuk Pekerja
Cara Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan: Panduan Lengkap untuk Pekerja

Berikut cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan beserta panduan lengkapnya untuk pekerja.

Baca Selengkapnya
Adu Solusi 3 Capres: Bagaimana Agar Buruh Sejahtera?
Adu Solusi 3 Capres: Bagaimana Agar Buruh Sejahtera?

Banyak persoalan buruh mesti dituntaskan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Prabowo Naikkan Upah Minimum Nasional 2025 Sebesar 6,5 Persen
Terungkap Alasan Prabowo Naikkan Upah Minimum Nasional 2025 Sebesar 6,5 Persen

Upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja.

Baca Selengkapnya
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi

Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.

Baca Selengkapnya