Serikat Buruh Minta Subsidi Gaji Kembali Diberikan Tahun ini

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 2021. Menurutnya, dengan bantuan subsidi upah ini bisa meningkatkan dan menjaga daya beli buruh.

"Tentang bantuan subsidi upah, kami mengharapkan bapak Presiden Jokowi tetap melanjutkan bantuan subsidi upah. Minta BSU tetap ada dan masukkanlah kalau memang belum ada di APBN 2021, tapi di APBN perubahan tahun 2021," kata Said dalam konferensi Pers KSPI, Rabu (10/2).

Said sangat berterimakasih kepada Presiden karena sudah memberikan bantuan untuk pekerja/buruh di tahun lalu. Pemerintah tahun ini memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin, kemudian adanya program Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang menganggur, yang di tahun 2021 diperpanjang. Namun, dia mempertanyakan kenapa BSU tidak dilanjutkan.

Orang lain juga bertanya?

"Sekarang BSU dihilangkan, Kemnaker ke mana aja? Kenapa tidak bisa meyakinkan komisi IX? Kerjanya apa Menaker. Dulu janjinya pak Erick Thohir Menteri BUMN, dan ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan dan bu Ida Fauziyah menteri tenaga kerja tahun 2021 bahwa tetap ada BSU. Kok tiba-tiba tidak masuk di APBN 2021," ungkapnya.

Menurutnya, subsidi gaji bisa membantu mengungkit daya beli masyarakat di tengah badai PHK akibat pandemi corona. "Daya beli ini turun di tengah ancaman ledakan PHK akibat covid-19, sekarang banyak yang meninggal buruh," pungkasnya.

Kemenaker Belum Dapat Perintah Lanjutkan Bantuan Subsidi Gaji di 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, pemerintah belum berencana menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2021. Hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan rencana melanjutkan program bantuan tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi.

"Untuk APBN 2021 kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU," ujar Ida dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Meskipun belum dimasukkan dalam rencana belanja pemerintah tahun ini, nantinya program tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh. Termasuk pengaruh ekonomi terkini terhadap penghasilan para pekerja karyawan swasta.

"Kami punya evaluasi, akan kami berikan pada Pak Kemenko Perekonomian. Agar, jika memang ekonomi belum secara normal kembali diskusi kami mengenai program BSU ini kita bisa pertimbangkan dilakukan kembali di 2021," paparnya.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan mencatat realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) gelombang I mencapai 99,11 persen atau belum tersalurkan sebanyak 110.762 pekerja. Sementara pada gelombang II sebanyak 98,71 persen atau sekitar 159.727 pekerja.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)