Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serikat Buruh Protes Kartu Prakerja: Saat ini Rakyat Butuh Makan Bukan Pelatihan

Serikat Buruh Protes Kartu Prakerja: Saat ini Rakyat Butuh Makan Bukan Pelatihan Elemen Buruh Tolak RUU Omnibus Law. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, meminta pemerintah membatalkan program Kartu Prakerja. Pembatalan tersebut diminta karena Kartu Prakerja hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Aspek Indonesia juga menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/5).

Mirah mengatakan, pelatihan online tidak dibutuhkan pada masa pandemi Virus Corona saat ini yang banyak menggerus keuangan rakyat. Rakyat hanya butuh kepastian menyambung hidup dengan bantuan dari pemerintah.

"Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online. Jangan menjebak rakyat dengan janji manis Kartu Prakerja yang manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat," jelasnya.

Anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk program Kartu Prakerja, kata Mirah, sebaiknya dialihkan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai jaring pengaman bagi korban PHK dampak pandemi Covid-19.

"DPR juga harus tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Prakerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia," jelasnya.

"Selamatkan uang rakyat. Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat," tandasnya.

Kartu Prakerja Resmi Diluncurkan, Tiap Peserta Bisa Dapat Dana Hingga Rp7 Juta

Pemerintah resmi meluncurkan meluncurkan program Kartu Prakerja yang bisa dimanfaatkan bagi para pencari kerja. Sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2020, Kartu Prakerja merupakan bantuan pembiayaan pelatihan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang tidak mencari pekerjaan.

Dalam artian karyawan atau buruh juga bisa mengikuti program ini. Asalkan mereka sudah berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang belajar atau kuliah.

"Program ini kami prioritaskan kepada pencari kerja muda," kata Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Komplek Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).

Menko Airlangga mengatakan saat ini ada 7 juta penduduk Indonesia yang belum dapat kerja. Sebanyak 3,7 juta diantaranya berusia 18-24 tahun.

Para pekerja muda ini 64 persen tinggal di perkotaan dan 78 persennya berpendidikan SMA ke atas. Pemerintah menyadari bahwa 90 persen dari mereka tidak pernah mendapat pelatihan bersertifikasi.

"Oleh karena itu Kartu Prakerja di prioritaskan untuk pencari kerja muda," kata Menko Airlangga.

Setiap peserta Kartu Prakerja diberikan pembiayaan sebesar Rp3 juta - Rp7 juta. Dana ini hanya diberikan satu kali seumur hidup untuk seorang peserta. Dana dimungkinkan bisa digunakan lebih dari 1 kali oleh setiap start up.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Serikat Pekerja Tolak Tapera: Tidak Bermanfaat
Serikat Pekerja Tolak Tapera: Tidak Bermanfaat

KSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara.

Baca Selengkapnya
Respons Istana soal Demo Buruh Tolak Iuran Tapera
Respons Istana soal Demo Buruh Tolak Iuran Tapera

Pratikno belum bisa memastikan apakah perwakilan kelompok buruh akan diterima atau tidak.

Baca Selengkapnya
Tolak Tapera, Ini Hitung-hitungan Buruh: 20 Tahun Dipotong Iuran Hanya Rp25 Juta, Mana Ada Rumah Harga Segitu!
Tolak Tapera, Ini Hitung-hitungan Buruh: 20 Tahun Dipotong Iuran Hanya Rp25 Juta, Mana Ada Rumah Harga Segitu!

Iqbal juga menyebut sekalipun dalam waktu setahun tabungan yang terkumpul Rp12,6 juta

Baca Selengkapnya
Enam Alasan Buruh Tolak Bayar Iuran Tapera, Salah Satunya Tak Ada Kepastian Beli Rumah
Enam Alasan Buruh Tolak Bayar Iuran Tapera, Salah Satunya Tak Ada Kepastian Beli Rumah

Kedua, KSPI menilai pemerintah lepas tanggung jawab untuk mengatasi persoalan perumahan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Dinilai Tidak Pro Rakyat, Massa Buruh Bersama Masyarakat Menolak Program Tapera
FOTO: Dinilai Tidak Pro Rakyat, Massa Buruh Bersama Masyarakat Menolak Program Tapera

Pengunjuk rasa menyatakan program Tapera yang diwajibkan untuk para pekerja merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat.

Baca Selengkapnya
FOTO: Gelar Aksi di Patung Kuda, Massa Buruh Padati Thamrin Tolak Tapera
FOTO: Gelar Aksi di Patung Kuda, Massa Buruh Padati Thamrin Tolak Tapera

Ribuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kondisi Pabrik Lagi Krisis, Ini Kisah Buruh di Semarang Semakin Terhimpit Kebijakan Tapera
Kondisi Pabrik Lagi Krisis, Ini Kisah Buruh di Semarang Semakin Terhimpit Kebijakan Tapera

Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat.

Baca Selengkapnya
1.416 Personel Gabungan Amankan Demo Tolak Tapera di Depan Istana Negara
1.416 Personel Gabungan Amankan Demo Tolak Tapera di Depan Istana Negara

Kepolisian juga menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Merdeka.

Baca Selengkapnya
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Potong Gaji untuk Program Pensiun Tambahan
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Potong Gaji untuk Program Pensiun Tambahan

Mirah membeberkan 3 poin yang mempengaruhi pendapatan buruh saat ini.

Baca Selengkapnya
Ini Hitung-Hitungan Partai Buruh jika Program Tapera Diterapkan
Ini Hitung-Hitungan Partai Buruh jika Program Tapera Diterapkan

Menurut Said, selain membebankan buruh dan rakyat, ada beberapa alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.

Baca Selengkapnya
Tolak Simpanan Tapera, Pengusaha : Sudah Banyak Potongan
Tolak Simpanan Tapera, Pengusaha : Sudah Banyak Potongan

Beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja saat ini sebesar berkisar 18,24 sampai 19,74 persen.

Baca Selengkapnya
FOTO: Massa Demo Buruh Kepung Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah
FOTO: Massa Demo Buruh Kepung Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah

Ribuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.

Baca Selengkapnya