Serikat pekerja bakal ajukan uji materi aturan tenaga kerja asing

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Mahkamah Agung. Pengajuan ini direncanakan dilakukan minggu ini dengan didampingi tim penasehat hukum dari Yusril Ihsa Mahendra.

"Kami minta Perpres nomor 20 ini dicabut, atau kalau tidak, hari Kamis ini kami akan ajukan judicial review di Mahkamah Agung," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Selasa (24/4).

Menurutnya, Prepres tersebut tidak ada fungsinya, bahkan malah mengancam lapangan kerja bagi para pekerja Indonesia itu sendiri. Jika esensi Perpres tersebut untuk membatasi masuknya TKA, pemerintah sudah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.

"Perpres 20 itu tidak diperlukan. Yang dibutuhkan itu pendataan, penataan dan penegakan hukum sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2013. Karena nyatanya banyak TKA dari China yang justru sebagai buruh kasar," terangnya.

Said menambahkan, sebenarnya KSPI tidak anti TKA. Hanya saja yang dipermasalahkan adalah adanya TKA unskill yang juga bekerja di beberapa perusahaan di Indonesia. Padahal seharusnya TKA itu khusus pekerja yang memiliki skill khusus yang tidak ada di Indonesia.

Dia menyebutkan perusahaan yang mempekerjakan TKA yang tak memiliki skill tersebut memiliki cara untuk menghindar dari sidak yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) pemerintah setempat, sehingga tidak pernah diketahui.

"Temuan kami, laporkan di Pulogadung ada 6 perusahan baja, yang 30 persennya TKA dari China yang menjadi buruh kasar," jelasnya.

Dia menduga ditekennya Pepres Nomor 20 Tahun 2018 ini menjadi salah satu paket kebijakan investasi yang disyaratkan China. Terlebih lagi, saat ini banyak proyek-proyek strategis di Indonesia di mana investornya dari China, salah satunya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com