Serikat pekerja BUMN tolak akuisisi PGN oleh Pertagas

Merdeka.com - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan untuk tidak melanjutkan rencana akuisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk oleh Pertamina. Penolakan tersebut diajukan melalui surat tertulis yang dilayangkan langsung kepada Dahlan.

FSP BUMN menilai ketahanan energi suatu negara tidak lepas dari tata kelola yang baik dari pemerintah sebagai regulator dan peran perusahaan milik negara atau BUMN sektor energi.

"Rencana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara, (PGN) Tbk oleh PT Pertagas, kebijakan aneh, mengada-ada. Tidak ada untungnya dari sisi pemerintah maupun BUMN, karena justru lebih banyak merugikan rakyat Indonesia dalam ketahanan energi nasional. Surat sudah kami kirimkan ke Pak Dahlan Iskan," ujar Presidium Nasional Federasi SPF BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, di Jakarta, Jumat (17/1).

Menurutnya, PGN merupakan perusahaan terbuka (listed) di Bursa Efek Indonesia (BEI), artinya telah memiliki standar GCG, manajemen risiko dan internal control system yang jauh lebih tinggi dibandingkan PT Pertagas yang hanya anak perusahaan PT Pertamina.

Dari sisi pendapatan, laba bersih dan nilai aset serta rasio keuangan PGN secara umum jauh lebih besar dibandingkan PT Pertagas. "Semua dunia usaha dan publik akan menertawakan, ada apa di balik rencana akuisisi PT PGN Tbk, oleh PT Pertagas," ucapnya.

Selama ini, lanjutnya, PGN dikelola secara profesional dan transparan yang dapat memberikan sumbangan dividen sebesar Rp 4,9 triliun pada tahun 2013 dengan aset mencapai USD 3,77 miliar. "Sedangkan Pertagas sebagai anak perusahaan PT Pertamina, belum dikelola secara transparan dan profesional," jelasnya.

Menurutnya, jika rencana akuisisi dilakukan oleh Pertagas terhadap PGN, sebagaimana tercantum dalam risalah rapat PT Pertamina 7 Januari 2014 lalu yang disetujui Menteri BUMN, maka dampak kerugian ada pada rakyat.

Arif mengaku biaya delisting terhadap saham milik publik akan membutuhkan dana miliaran dolar AS.