Serikat Pekerja BUMN tuding para menteri sekongkol jerumuskan Jokowi

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu menuding jajaran kabinet Jokowi-JK khususnya Menteri BUMN Rini Soemarno berniat menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Salah satu bentuknya ialah dimasukannya anggota politisi Emron Pangkapi ke dalam jajaran komisaris PT Timah (Persero) Tbk.

"Sungguh aneh alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, mengaku tidak mengetahui bahwa Emron Pangkapi yang telah menjadi komisaris PT Timah (Persero) Tbk pernah terjerat kasus korupsi," ujar Ketua Umum BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut dia, merupakan suatu kesalahan atau blunder oleh menteri BUMN dalam mengangkat seorang komisaris BUMN tanpa menelisik latar belakangnya. "Ini seperti ada Gerakan 'Operasi Salah Pengertian' yang dilakukan jajaran kabinet Jokowi, untuk menjerumuskan pemerintahan yang dipimpin Jokowi agar berbuat kesalahan dan blunder," tegasnya.

Orang lain juga bertanya?

Apalagi, lanjutnya, belum lama ini Jokowi juga terkena kritikan usai keluarnya Perpres tentang uang muka pembelian mobil untuk pejabat dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 210 juta per orang. Hal ini menjadi anomali karena Jokowi mengaku tidak diberitahukan atau diberi masukan besaran jumlahnya oleh menteri Keuangan, menseskab dan kepala staf kepresidenan yang bertugas mengevaluasi sebuah keputusan sebelum diteken Jokowi.

"Sehingga Jokowi menjadi bulan bulanan akibat perpres yang sudah ditekan oleh Jokowi. Di semua media sosial dianggap Jokowi tidak repo salero terhadap keadaan masyarakat yang sedang banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga sembako dan BBM," jelas dia.

Arief menilai hal ini jelas sebagai 'Operasi Salah Pengertian' besar besaran dan sangat rapi yang diarahkan ke Jokowi agar semakin menghancurkan kredibilitasnya sehingga mudah untuk dilengserkan.

"Karena itu Jokowi harus mencopot Menteri BUMN, Menseskab dan Kepala Staf Kepresidenan serta Menteri Keuangan kalau kredibilitas Jokowi di mata publik tidak ingin hancur berantakan dan dilengserkan," ungkapnya.

(mdk/arr)