Serikat Pekerja Minta Pemerintah Usut Mafia Pasar Modal

Merdeka.com - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pemerintah mengusut tuntas mafia pasar modal di Indonesia. Hal tersebut menyikapi adanya dugaan penyalahgunaan dana investasi yang dilakukan berbagai lembaga asuransi negara seperti dugaan terbaru dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat, bereaksi keras atas adanya dugaan korupsi terkait pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan, yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Di mana kerugian diperkirakan mencapai Rp20 triliun.

"Setelah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun dan kasus korupsi PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp23,73 triliun, maka kasus yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan memperkuat dugaan adanya mafia pasar modal yang bergentayangan di Indonesia," ujarnya, Senin (15/2).

Hal ini karena dari ketiga skandal mega korupsi tersebut mempunyai kesamaan modus dan pelaku yang serupa. Modusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi. Pelakunya melibatkan pihak dengan latar belakang yang sama antara lain oknum perusahaan efek/sekuritas dan oknum manajer investasi.

"Bahkan dalam skandal mega korupsi Jiwasraya dan Asabri memunculkan nama yang sama yaitu Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro yang merupakan Komisaris PT Hanson International Tbk. Selain itu argumentasi dari semua pelaku seragam yaitu kerugian atas resiko bisnis," jelasnya.

ASPEK Indonesia juga mendasarkan dugaan adanya mafia pasar modal pada tren melonjaknya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) di pasar modal. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang belum lama ini dirilis, menunjukkan sampai Desember 2020 lalu, transaksi mencurigakan di pasar modal menembus angka 443 kasus.

Angka itu melonjak 751,9 persen dibandingkan data 2019 yang hanya mencatatkan 52 kasus transaksi mencurigakan selama tahun tersebut. Disebutkan oleh PPATK bahwa pertumbuhan transaksi gelap itu adalah yang tertinggi dari semua jenis kejahatan yang diidentifikasi oleh lembaga intelijen keuangan PPATK.

Pemerintah melalui Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu semaksimal mungkin menjalankan kewenangannya agar kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh kelompok yang terorganisir di pasar modal ini tidak lagi terjadi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga perlu memperkuat regulasi melalui perubahan undang undang yang terkait pasar modal, agar celah regulasi dapat diperbaiki.

Mirah melanjutkan, terkait kasus BPJS Ketenagakerjaan, ini membuktikan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan selama ini telah gagal menjalankan amanah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengelolaan dana jaminan sosial sebagai dana amanat seharusnya dikelola berdasarkan prinsip antara lain keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas, yang hasil pengelolaannya dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta.

"Direksi BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang meliputi pengendalian internal (internal control) dan manajemen risiko, serta berakibat tidak terlindunginya kepentingan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pekerja di Indonesia," tandasnya.