Sertifikasi 1 juta lahan ditargetkan rampung Oktober 2016
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pihaknya terus mendorong Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) guna memberikan pelayanan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pelayanan tersebut diutamakan desa miskin atau tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.
Dia menargetkan, sertifikasi program Prona sebanyak 1.067.000 bidang bisa selesai hingga Oktober 2016. Sehingga, masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.
"Dari total 1.067.000 bidang di seluruh Indonesia, kami menargetkan sampai Juni ini 60 persennya harus sudah selesai. Kita harapkan nanti pada akhir September, paling telat awal Oktober itu sudah selesai semua lah," kata Ferry di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/6).
-
Dimana saja daerah penghasil pertanian terbesar di Jatim? Adapun sejumlah daerah dengan produktivitas pertanian terbesar di Jawa Timur meliputi Bojonegoro, Jember, Ngawi, Nganjuk, Tuban, dan Tulungagung.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Kenapa Jawa Timur jadi andalan sektor pertanian? Adapun sejumlah daerah dengan produktivitas pertanian terbesar di Jawa Timur meliputi Bojonegoro, Jember, Ngawi, Nganjuk, Tuban, dan Tulungagung. Enam daerah ini menjadi andalan sektor pertanian Jawa Timur.
-
Apa harga tanah termahal di Indonesia? Tanah kosong di kawasan ini sudah terbilang sangat jarang karena sebagian besar sudah digunakan untuk membangun gedung mewah yang digunakan oleh perusahaan terkenal baik lokal maupun perusahaan global.
-
Hasil pertanian apa yang menjadikan Jatim sebagai produsen terbesar? Kerja keras petani mengantar Jatim menjadi produsen padi dan beras terbesar se-Indonesia selama tiga tahun berturut turut yakni tahun 2020, 2021 dan 2022.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
Dia menyebutkan, Jawa Timur menjadi daerah yang memiliki kegiatan Prona paling tinggi, yakni sebanyak 41.503 sertifikat bidang tanah atau 60,23 persen. Kemudian disusul oleh Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
Menurutnya, banyaknya kegiatan di suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya tingkat sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah terkait, dalam pelayanan sertifikasi tanah. Dengan demikian, jika sertifikasi program Prona selesai, Ferry mengimbau agar pemda bisa meningkatkan sosialisasi.
"Karena langkah kebijakan Prona itu dimulai dari sosialisasi kepada warga. Kalau tidak kan mereka tidak tahu menahu. Mereka yang cepat itu sejak bulan Januari sudah melakukan sosialisasi," jelasnya. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Telah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaSinergi di Jawa Timur sejauh ini sudah berhasil mewujudkan pendaftaran tanah 70,57% sejumlah 14.116.932 bidang dari total sekitar 20 juta bidang tanah.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaWarga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaProses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaDi tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaRaja Juli meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tanah mereka.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca Selengkapnya