Sertifikat tambak nelayan bisa jadi agunan kredit hingga Rp 500 juta
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) permudah petambak ikan untuk bisa mendapatkan akses kredit perbankan melalui sertifikasi tanah dan tambak. Terobosan tersebut dilakukan melalui program SEHATKAN (Sertifikasi Hak Tanah dan Budidaya Ikan).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menjelaskan, melalui program SEHATKAN, para petambak ikan bisa mengurus sertifikasi lahan tambaknya tanpa dipungut biaya. Sertifikat lahan itu nantinya bisa dijadikan agunan ke bank untuk memeroleh kredit.
"Tahun 2015 kita punya SEHATKAN, sampai saat ini sudah ada realisasi sekitar 7.000 bidang tanah yang diproses. Tahun 2018 kita tergetkan bisa 8.000 bidang tanah, satu sertifikasi bidang tanah bisa untuk agunan pinjaman Rp 500 juta," ujar Slamet di Kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (8/12).
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Bagaimana KKP membantu nelayan dan keluarga dalam berbisnis? “Kami akan selalu support para pelaku usaha, terutama UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing,“ ujarnya.
-
Apa saja yang didorong KKP untuk nelayan dan keluarganya? KKP terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya. Istri nelayan diajak cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR membantu orang di pesisir? “Kadaster kelautan mendukung proses legalisasi aset permukiman di atas air, dengan prosedur di antaranya pengamatan pasang surut, pengukuran batas objek ruang perairan dan detail situasi, serta pengukuran kedalaman air,“ terangnya.
Diakui Slamet bahwa sertifikat lahan bukan satu-satunya penilaian perbankan mengenai layak atau tidaknya petambak itu mendapatkan kredit bank. Ada beberapa kriteria lain seperti pemanfaatan teknologi yang menjadi nilai tambah bagi perbankan. Hal ini lantaran sektor perbankan masih menganggap usaha perikanan sebagai sektor baru dan berisiko tinggi.
"Tidak langusng. Mereka juga melihat teknologinya yang digunakan, juga memastikan pasarnya. Jadi banyak kriteria di samping agunannya. Tapi untuk satu orang saja setelah dia punya sertifikat tanah, pembudidaya kan punya bargaining dengan mengagunkan itu," jelas Slamet.
Slamet menuturkan, program SEHATKAN tersebut sudah disinergikan dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga bunga pada peternak ikan ini hanya dikenakan 12 persen. KKP berharap, pemerintah bisa menurunkan lagi bunga KUR khusus pembudidaya ikan pada tahun depan.
"Selama ini ada KUR dan lain-lain. Tapi harapan kita ada bunga khusus untuk pembudidaya, para pembuat pakan, termasuk untuk nelayan ada bunga khusus. sekitar 12 persen, tapi mereka berani karena menguntungkan. Selain BRI, juga dari Mandiri, dan BNI," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya.
Baca SelengkapnyaHadi menyerahkan 500 sertifikat kepada masyarakat secara langsung di lahan sawah yang dimiliki masing-masing penerima.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKabupaten Gunungkidul terpilih sebagai salah satu dari 49 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang diusulkan akan menerima DAK produksi pangan nasional
Baca SelengkapnyaDinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur memberikan bantuan berupa mesin ketinting kepada kelompok nelayan di Kecamatan Teluk Pandan.
Baca SelengkapnyaDiharapkan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaMenurut presiden, angka tersebut sangat besar dan harus dimanfaatkan di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaSolusi Nelayan juga sudah diintegrasikan dengan Program Subsidi Tepat, lebih dari seribu transaksi di SPBUN program Solusi Nelayan sudah tercatat.
Baca Selengkapnya