Setahun Jokowi-JK berkuasa, laju utang meningkat 17,86 persen
Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat realisasi utang periode Januari-November 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,86 persen dibandingkan pada periode tahun 2014. Hal tersebut membuat program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK masih sangat jauh dari harapan.
"Realisasi utang ini kita mengalami pembengkakan hampir dua kali lipat jika kita banding 2014 yang hanya meningkat 9,82 persen atau sebesar Rp 233,28 triliun," ujar Ekonom Eko Listianto dalam diskusi di kantor INDEF, Jakarta, Rabu (30/12).
Dari kebaikan tersebut, diketahui total utang pemerintah Indonesia pada November 2015 ini mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp 3.074,82 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 52,35 triliun dari Oktober 2015 sebesar Rp 3.021,3 triliun.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Perbedaan secara signifikan terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang mengalami penurunan (shortfall). Sampai akhir November 2015, penerimaan pajak baru mencapai 68,2 persen, atau sebesar Rp 1.015,6 triliun.
Angka ini menurun jika dibanding dengan November 2014 yang mencapai 80,2 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp 1.246,1 triliun. Eko menilai secara agregat penerimaan pajak mengalami shortfall mencapai lebih dari Rp 210 triliun atau meleset hampir 15 persen dari target.
"Peningkatan utang, sama sekali belum ada evaluasi. Ini warning betul. Kita sebenarnya tidak mempersoalkan utang, tapi kita harus pikirkan peningkatan utang itu harus bisa meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah ini harus betul-betul menanggapi masalah utang ini," kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, pemerintah boleh saja melakukan penambahan utang. Namun, penambahan utang tersebut harus mendukung program yang telah dicanangkan oleh Jokowi-JK.
"Bukan hanya mendukung infrastruktur, infrastruktur oke tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Tapi itu dilihat ada satu komit untuk realisasi yang dampaknya untuk ekonomi kita," pungkas Enny.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaDalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaAHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaMeski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan PDB selama 10 tahun Jokowi memperlihatkan pencapaian positif bagi ekonomi Indonesia.
Baca Selengkapnya"Mungkin dapat presiden yang baik yang bisa berikan ketauladanan, tidak punya bisnis di pemerintahan, kemudian dia bekerja dengan hati," kata Luhut.
Baca Selengkapnya