Setahun Jokowi-JK, Indonesia masih menjadi surga barang bekas

Merdeka.com - Mantan menteri perdagangan yang juga bos Panasonic, Rachmat Gobel, mengungkapkan saat ini hampir 63 persen barang yang ada di pasar dalam negeri merupakan produk impor ilegal. Paling banyak dalam bentuk tekstil, mainan, bahan makanan, elektronik dan IT.

"50-60 persen (barang elektronik ilegal) di pasar. IT itu hampir 80 persen itu banyak impor ilegal," ungkapnya di Pullman Hotel, Jakarta, kemarin.

Produk impor tekstil juga tak lepas dari kasus ilegal. Apalagi, ternyata pakaian impor ilegal ini adalah barang bekas. Sewaktu masih menjadi menteri perdagangan, Rachmat Gobel, menyindir bahwa Indonesia adalah bangsa 'bekas'. "Kalau seperti ini kita jadi bangsa bekas," kata Rachmat.

Pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka mengeluhkan hal sama. "Posisi kita per hari ini, pangsa pasar kita di domestik ini tinggal 30,9 persen. Yang tadinya 60 persen tahun 2010. Jadi artinya dalam kurun 5 tahun kita sudah tertekan begitu akibat masuknya barang-barang yang tidak ilegal masuk ke dalam negeri," jelas Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat.

Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan dianggap Presiden Jokowi menjadi pemain penting dari banyaknya barang impor ilegal masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi bahkan sudah mengetahui modus yang digunakan untuk memasukkan produk ilegal itu. Pelabuhan menjadi sorotan pemerintah guna mencegah masalah tersebut.

"Di pelabuhan, saya sudah mendengar bahwa ada banyak modus yang dilakukan, baik dalam penyelundupan bea masuk, PPh maupun PPn. Saya kira di sini ada tiga pihak yang bekerja sama, yang pertama importir, yang kedua tentu saja pengusaha pengurusan jasa, yang berkaitan dengan kepabeanan dan yang ketiga oknum. Terutama oknum bea cukai," kata Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin ratas di Istana, Jakarta.

Jokowi menuturkan biasanya barang impor ilegal yang kerap masuk, di antaranya pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, elektronik, sprei, produk-produk makanan dan juga beras. Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan agar produk impor ilegal tersebut segera diberantas. Diperlukan terobosan-terobosan nyata untuk membasmi praktik-praktik ilegal tersebut.

Presiden mengaku memiliki alat untuk memantau proses pemberantasan barang impor ilegal. "Terus saya selalu tanyakan setiap hari progresnya seperti apa? Saya sudah punya alat yang memantau apakah sudah berkurang berapa atau hilang. Ini impor ilegal besar sekali," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini di Kantor DJBC, Jakarta.

Fenomena lemahnya daya saing industri dalam negeri akibat serbuan produk impor ilegal membuat janji pertumbuhan ekonomi tinggi di kisaran 8 persen Presiden Jokowi berada di ujung tanduk. Mampukah presiden menjalankan amanah rakyat di masa mendatang? (mdk/bim)