Setahun Kabinet kerja, Jokowi dinilai gagal jaga aset negara

Merdeka.com - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN) menilai satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan perbaikan kesejahteraan rakyat. Apalagi, pemerintahan Jokowi belum bisa menjaga aset-aset negara termasuk PT Freeport Indonesia.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan pemerintah Jokowi membuat kerugian negara makin besar akibat pengelolaan asing di tambang bawah tanah Freeport. Selain itu, Freeport dibiarkan melakukan ekspor tanpa melalui proses pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter.

"Pada BUMN juga telah terjadi sebuah aksi korporasi yang berpotensi merugikan negara ratusan triliunan seperti Penjualan JICT, pinjaman dari China Development Bank untuk tiga Bank BUMN yang digunakan membiayai proyek infrastruktur yang mangkrak," ujar dia dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (20/10).

Selain itu, pemerintahan Jokowi malah menimbulkan bisnis mafia baru dalam impor minyak setelah gagal menemukan mafia migas dalam tubuh Petral. Jokowi malah mengalihkan impor minyak ke Pertamina, padahal pola itu sama dengan impor yang dilakukan Petral.

"Dari sisi upah buruh di tahun pertama Jokowi telah menerbitkan RPP Pengupahan yang akan merugikan buruh dan tidak adanya jaminan kesejahteraan Buruh sebab RPP Pengupahan tersebut akan berdasarkan pada tingkat inflasi dan produktivitas yang akan dikoreksi setiap lima tahun," kata dia.

Kendati demikian, pemerintah Jokowi telah berhasil melakukan reformasi birokrasi dalam perizinan investasi yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi. Hal itu mempermudah masuknya investasi ke Indonesia.

"Dwelling Time di Pelabuhan juga cukup berprestasi dengan memacu Polri mengungkap kasus pungli dan mafia di Pelabuhan," pungkas dia.