Setahun menjabat, janji Jokowi selesaikan konflik agraria ditagih

Merdeka.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menagih janji Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air. Lebih setahun menjabat, konflik agraria malah semakin menjadi-jadi dan terbukti Janji Jokowi belum terealisasi.

Sekretaris Jendral KPA‎, Iwan Nurdin mengatakan, banyak janji politik saat kampanye yang belum dipenuhi Jokowi. Sepanjang 2015, konflik agraria telah mengakibatkan korban tewas sebanyak 5 orang, tertembak aparat 39 orang, dianiaya atau mengalami luka-luka 124 orang dan mengalami kriminalisasi atau ditahan sebanyak 278 orang.

"‎Angka tahun 2015 cukup besar dan ini merupakan tragedi. Di lapangan, rakyat direkayasa secara hukum entah dituduh merusak. Paling banyak terjadi di lapangan," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/1).

Sementara dari sisi pelaku kekerasan, sepanjang 2015 didominasi oleh pihak perusahaan sebanyak 35 kasus, polisi sebanyak 21 kasus, TNI sebanyak 16 kasus, pemerintah 10 kasus, preman 8 kasus dan warga 3 kasus.

Di tahun sebelumnya, polisi justru mendominasi tindakan kekerasan (34 kasus). Sementara TNI mengalami kenaikan signifikan sebagai pelaku kekerasan dalam penanganan konflik agraria, dari 5 kasus di tahun 2014 menjadi 16 kasus di tahun ini.

"Cara-cara kekerasan dalam penangan konflik diperparah pula dengan kecenderungan aparat TNI atau Polri untuk mengambil posisi tidak netral dalam situasi konflik yang terjadi," jelas dia.

Di tengah minimnya kanal yang efektif, konflik agraria sering berujung di meja pengadilan dan diselesaikan dengan pendekatan yang formalistik.

"Dampaknya masyarakat kerap kehilangan hak-haknya atas tanah, maka dibutuhkan kelembagaan atau unit khusus penyelesaian konflik bersifat adhoc di bawah presiden secara langsung," ungkapnya.