Follow
Setelah pejabat Polri, giliran petinggi Kejagung ikut Tax Amnesty
Merdeka.com - Satu per satu, pengusaha kelas kakap maupun pejabat dalam negeri memanfaatkan Tax Amnesty untuk 'membersihkan' harta. Kali ini, giliran pejabat dari Jaksa Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono.
Dia mengatakan, sebagai wajib pajak akan melakukan repatriasi dan deklarasi harta. "Sebagai penegak hukum, mesti harus jadi contoh. Saya melakukan dua-duanya (repatriasi dan deklarasi)," ujarnya di Kantor Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (30/9).
Menurutnya, sebagai pejabat negara wajib melaporkan hartanya untuk membentuk transparansi kepada negara. Hal itu juga dilakukan di jajaran kejaksaan agung.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
"Tidak saya saja yang daftar Tax Amnesty di Kejaksaan. Yang jelas dana saya untuk kepentingan bangsa Indonesia," ungkap dia.
Sementara pada kesempatan sama, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menambahkan wajib pajak tidak perlu risau dengan program amnesty pajak. Sebab, program ini sudah dijamin UU yang bertujuan mendorong perekonomian dalam negeri.
"Lapor harta tidak ada hubungannya dengan kedekatan. Ini murni bantu negara," jelas Ken.
Sebelumnya, Anggota DPR serta pejabat kepolisian ikut mendaftar sebagai peserta Tax Amnesty.
Pantauan merdeka.com, sore ini, Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli, Anggota DPR Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedatangan Boy dan Donny untuk mengambil surat keterangan pengampunan pajak.
"Saya baru bisa menyerahkan karena kesibukan saya untuk menyelesaikan formulir pendaftaran tax amnesty hari ini di wilayah Jakarta Selatan," kata Boy di DJP Pusat, Jumat (30/9).
Boy mengaku tidak kesulitan saat mendaftar Tax Amnesty. Bahkan dia bilang, proses pendaftarannya cepat dan tidak bertele-tele. "Kantor Pelayanan Pajak (KPP) prosesnya cepat enggak bertele-tele, siang ini saya diminta ambil tanda terima (pengampunan pajak)," tutur Boy.
Boy mengungkapkan, pihak Polri memberikan dukungan penuh pada program Tax Amnesty. Sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan pendapatan negara. "Program ini salah satu langkah reformasi struktural di bidang perekonomian, kebijakan negara di bidang fiskal, diharapkan menjadi salah satu peningkatan pendapatan negara," tukas dia.
Kedatangan kedua pejabat negara ini disambut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Isakli Anggoro dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama.
Selain itu, dikabarkan Bos PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Pemilik Ritel Alfamart juga akan menghadiri kantor DJP Pusat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca Selengkapnya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya
Febrie dilaporkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bersama KSST atas dugaan keterlibatan kesepakatan lelang barang rampasan benda sita korupsi
Baca Selengkapnya
Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung menyatakan tidak ada politisasi dalam proses penegakan hukum tersebut, khususnya berkenaan dengan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
KPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca Selengkapnya
Ketut Sumedana mengatakan untuk kasus ini telah ditangani oleh masing-masing pimpinan institusi
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca Selengkapnya