Setop Ekspor Bahan Mentah, Jokowi Ingin RI Raup Keuntungan Maksimal

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyetop seluruh ekspor raw material (bahan mentah) untuk bauksit dan tembaga di tahun depan. Kebijakan itu diterapkan agar Indonesia dapat merasakan nilai tambah.

Selain bahan mentah bauksit dan tembaga, Kepala Negara itu juga akan menyetop bahan mentah timah ke depannya. Penyetopan tersebut dilakukan, karena ada nilai tambah dan lompatan besar akan dirasakan Indonesia.

Presiden Jokowi mencontohkan, saat ekspor bahan mentah contohnya nikel dihentikan, nilai barang bisa meningkat hingga 10 kali lipat dan diprediksi pada akhir tahun menyentuh USD20 miliar. Padahal, empat tahun ke belakang nilainya hanya USD1,14 miliar.

"Dari kira-kira Rp15 triliun menjadi Rp280 triliun. Itu yang namanya nilai tambah," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).

Dengan adanya nilai tambah, tentu negara akan mendapatkan keuntungan. Mulai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bea keluar, pajak, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Itu yang didapatkan," imbuhnya.

Penghentian ekspor bahan mentah merupakan strategi besar negara. Sehingga para pengusaha jangan lagi mengeluhkan saat harga nikel naik namun tidak dapat melakukan ekspor. Sebab, menjadi fokus pemerintah yakni hilirisasi industri terjadi dan masing-masing bahan mentah dapat saling terintegrasi.

"Ini yang bolak-balik saya sampaikan transformasi ekonomi yang kita mau di situ," katanya.

Jokowi Ingin Setop Ekspor Bahan Mentah: Kita Jangan Jadi Tukang Gali Saja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh bahwa Indonesia harus bisa jadi negara produsen yang menguasai industri hilir. RI 1 ingin menciptakan nilai tambah pada suatu kegiatan ekonomi yang memegang hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini, Jokowi coba mencontohkan industri tambang, di mana para pekerjanya kerap dicap sebagai tukang gali saja. Dia tidak mau para pekerja tambang ke depan hanya bisa menggali bahan mentah (raw material) untuk kemudian diekspor ke negara lain.

"Artinya apa? Kalau tambang ya kita jangan jadi tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah ke kita betul-betul luar biasa besarnya," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta PPSA XXIII 2021 LNKRI di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/10).

"Tapi kalau hanya tukang gali kita kirim keluar mereka buat smelter di sana, kemudian dibuat barang setengah jadi atau jadi, kembali ke sini kita beli. Ini lah yang sedikit demi sedikit harus kita hilangkan," tegasnya.

Menurut dia, prinsip ekonomi berkelanjutan harus betul-betul dijaga dan dipegang teguh. Jokowi mendesak seluruh komoditas yang ada harus didorong proses hilirisasinya.

"Misalnya mengenai nikel yang bisa kita olah katoda baterai, stanless steel, lithium batery, yang nanti dintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki karena kesempatan yang ada ke depan mobil listrik. Jangan lagi kehilangan kesempatan lagi, jangan lagi ekspor lagi nikel dalam raw material," serunya.

Jokowi pun memaksa setiap perusahaan BUMN dan swasta untuk memberhentikan ekspor bahan mentah, untuk kemudian mendirikan industri di dalam negeri. Dalam hal ini, dia memproyeksikan Indonesia bisa memproduksi mobil listrik untuk 2-3 tahun ke depan.

"Jangan sampai kita kehilangan kesempatan lagi. Dulu ada booming minyak, booming kayu kita kehilangan, minerba ini tidak. Minerba harus jadi fondasi kita dalam rangka memajukan bangsa kita," pinta Jokowi.