Setoran nunggak 2 tahun, Freeport bikin repot

Merdeka.com - Capaian deviden perusahaan-perusahaan BUMN sepanjang 2013 hanya sekitar Rp 142 triliun. Nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 150 triliun.

Turunnya harga komoditas ekspor dari sektor pertambangan dan perkebunan disebut-sebut sebagai penyebab tak tercapainya target setoran BUMN pada negara. Masalah lain datang dari PT Freeport.

"Beberapa BUMN karena harga ekspor turun di sektor pertambangan, perkebunan. Kemudian Freeport deviden tidak menyetor," ujar Wakil Menteri BUMN, Muhammad Yasin di Kantor PT Pelni, Jakarta.

Dia menyebut, seharusnya Freeport memberikan deviden sebesar Rp 1,5 triliun setiap tahun. Namun, sudah dua tahun terakhir perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini berhenti memberikan deviden. "Rata-rata Rp 1,5 Triliun. Tapi Dua tahun lalu sudah berhenti," ucapnya.

Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, tak membantah hal ini. Menurutnya, kondisi cash flow perseroan saat ini tengah tidak memungkinkan untuk membagi keuntungan pada pemerintah.

"Benar karena dalam 2 tahun tidak ada deviden yg dibagi kepada pemegang saham, termasuk kepada Pemerintah," ujarnya pada merdeka.com di Jakarta, Senin (25/3) malam.

Dia menegaskan, meski Freeport tidak memberikan dividen pada pemerintah, namun pihaknya tetap berkontribusi pada penerimaan negara melalui setoran pajak dan royalti. "Pemerintah mendapatkan penerimaan dari royalti dan pajak badan serta pajak-pajak lainnya," tuturnya.

Akan tetapi, pemerintah tidak puas akan hal ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, dengan menunggak dividen selama dua tahun terakhir, Freeport telah melanggar kewajiban ke Indonesia. Harus ada langkah tegas agar Freeport memenuhi kewajiban itu.

"Memang haknya pemerintah untuk mendapatkan dividen," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Harya Adityawarman di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

Sementara, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga geram dengan tingkah PT Freeport Indonesia yang sudah dua tahun terakhir tidak menyetor ke Indonesia dalam bentuk dividen. Perusahaan tambang emas yang berafiliasi ke Amerika Serikat tersebut membuat capaian dividen tahun lalu tidak capai target.

Menurut Dahlan, tidak adanya setoran dari Freeport jelas mengurangi pendapatan negara. Dahlan berjanji akan segera akan menagih tunggakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.

"Ya ditagih, harus ditagih. Dan ini betul mengurangi pendapatan negara," ucap Dahlan di Klender, Jakarta. (mdk/bim)