Siap-siap, produk tak berwujud seperti software dan film kena pajak dan bea masuk
Merdeka.com - Pemerintah berencana akan mengenakan bea masuk sekaligus pajak untuk barang tidak berwujud atau intangible goods. Sebab, selama ini penjualan barang seperti software, musik, hingga film yang transaksinya secara online tersebut masih bebas lalu lalang masuk ke Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, kebijakan ini perlu diterapkan menyusul pesatnya perkembangan teknologi, sehingga banyak barang yang bertransformasi menjadi bentuk digital.
Misalnya, buku-buku impor mudah didapatkan melalui situs pembelian online dalam bentuk buku online atau e-book. Membeli film, musik, atau aplikasi pun cukup sering dilakukan bahkan bisa melalui telepon genggam dan online.
-
Kenapa Pertamina mengimplementasikan sistem digitalisasi ? PIEDCC menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi digital yang dijalankan perusahaan untuk memastikan seluruh proses bisnis Pertamina berjalan dengan baik. Termasuk, memonitor proses distribusi dan ketersediaan pasokan energi selama masa Satgas Natal dan Tahun Baru (Nataru).
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
-
Kenapa digitalisasi penting bagi UMKM naik kelas? Bagi para pebisnis kelas UMKM, digitalisasi membawa bisnis konvensionalnya naik level. Bersaing dengan pebisnis dari daerah bahkan negara lain untuk berebut pasar yang lebih luas, dunia.
-
Apa itu perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi adalah fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia.
-
Mengapa transaksi digital penting untuk ekonomi digital? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk digital ekonomi senilai 800 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp12.096,8 triliun.
-
Mengapa Pertamina melakukan digitalisasi dalam penyaluran BBM subsidi? Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya.
"Jadi kami tadi sedang berbicara mengenai perpajakan e-commerce. Itu kan juga cukup luas, ada yang tangible ada yang intangible. Ini sedang kami godok, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar. Apakah kalau yang cross border (antar negara) misalnya juga biaya masuknya dikenakan, juga PPN, PPh-nya," kata Mardiasmo dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/12).
Apabila telah disepakati, pajak yang dikenakan sama dengan barang tangible yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Kalau offline dikenakan pajak, online itu juga dikenakan. Barang-barangnya kalau dulu misalnya, buku-buku atau yang lainnya, kaset atau majalah, kalau yang masukin (impor) kena bea masuk. sekarang kan modelnya download, misalnya e-book, ini kan harusnya kena bea masuk. Fairly treatment lah," ujarnya.
Saat ini pemerintah mengajak berbagai pihak terkait untuk berunding bersama mencari kesepakatan atas pajak intangible goods, antaranya pihak Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan kalangan pengusaha. Baik dari sisi hukum, maupun besaran pajak yang akan dikenakan, serta bea masuk dari masing-masing produk.
Mardiasmo belum dapat memastikan berapa sumbangan pajak intangible goods terhadap penerimaan negara. " Sedang coba cari, karena juga mapping. Semua itu kan banyak, kami sedang godok, akan kami selesaikan. Ada beberapa (pengusaha) yang kami undang, sebagai mitra kerja supaya mereka juga bisa memberikan masukan."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ditjen Bea Cukai Kemenkeu menambah 4 item barang impor kena pajak lebih karena jumlahnya cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaPasalnya, harga barang impor yang dijual social commerce jauh lebih murah ketimbang produksi UMKM lokal.
Baca SelengkapnyaSaat ini, barang yang dikenakan cukai baru mencakup tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.
Baca SelengkapnyaPenerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.
Baca SelengkapnyaPajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 2024 yang baru saja diberlakukan tanggal 17 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBarang yang dimusnahkan terdiri dari ban motor, mesin bor, bahan tekstil, handphone dan tablet yang tidak memiliki LS, NPB dan tidak ber-SNI serta miras.
Baca SelengkapnyaMenurutnya aturan pajak mereka harus sama, tak boleh dibedakan.
Baca SelengkapnyaUntuk membantu UMKM, Kemendag juga mendorong kampanye Bangga Buatan Indonesia
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zukifli Hasan berencana membedakan aturan antara e-commerce dan media sosial.
Baca SelengkapnyaZulkifli menyampaikan, ini merupakan temuan pertama dari satgas impor ilegal setelah diluncurkan pada pekan lalu.
Baca SelengkapnyaDengan adanya kebijakan dalam PMK tersebut, memberikan kemudahan dan mempercepat pada pelayanan imigrasi bea cukai.
Baca Selengkapnya