Siap-siap, rencana ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 sampai ke telinga Jokowi
Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah atau mengubah Rp 1.000 jadi Rp 1 nampaknya segera akan segera disahkan. Mayoritas pemerintah Jokowi sepakat untuk mengurangi nol di Rupiah. Bahkan, rencana ini sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara mengajak pemerintah dan DPR untuk segera membuat Undang-Undang (UU) Redenominasi. Menurutnya, situasi perekonomian Indonesia saat ini sangat mendukung untuk melakukan redenominasi.
"BI menyarankan kepada pemerintah ayo ini mumpung situasi ekonominya stabil, eksternal juga stabil angka makro kita juga inflasinya rendah, APBN defisitnya terjaga. Ya itu, ayo kita segera membuat UU redenominasi," ujarnya di Gedung BI, Jumat (21/7).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Kenapa Sri Mulyani bertemu Jokowi? 'Ya betul. Pukul 14.30 WIB, Bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal yang terkait pelaksanaan APBN 2024,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
Mirza menjelaskan, BI sebagai pelaksana hanya bisa menunggu hasil keputusan pemerintah. Namun, dia berharap UU redenominasi bisa segera diketok palu agar BI bisa melakukan persiapan-persiapan.
"Redenominasi itu BI kan yang melaksanakan tapi UU itu wilayahnya pemerintah dan DPR. Jadi segera sehingga kan kalau UU-nya sudah diketok kita bisa melakukan persiapan untuk pelaksanaan, karena kalau belum ada UU-nya kita enggak bisa bikin persiapan," katanya.
Dia menambahkan, UU redenominasi perlu dipercepat karena waktu pelaksanaan dan sosialisasi redenominasi memakan waktu yang cukup lama.
"Karena pelaksanaan redenominasi sendiri kan bisa memakan waktu 7 tahun, tapi harus ada UU-nya dulu makanya kami gembira kalau Ibu Menkeu (Sri Mulyani) sudah ada respon positif. Jadi mudah-mudahan bisa segera bergulir di pemerintah kemudian masuk ke DPR dan kemudian dibahas kemudian disetujui tapi ini harus segera," katanya.
Lebih serius membahas redenominasi, pemerintahan Jokowi-JK bentuk tim khusus. Silakan baca selanjutnya: (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani belum mau membeberkan apa poin-poin yang dilaporkan kepada Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut RAPBN 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pemerintah dan tim transisi bekerja dengan baik untuk mempersiapkan anggaran negara tahun depan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani tegas menyinggung soal nalar publik sebelum menjelaskan lebih jauh terkait anggaran bansos.
Baca SelengkapnyaMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan Prabowo terkait penetapan pagu anggaran makan bergizi gratis
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca Selengkapnya