Sikap pemerintah di tengah perang Jepang-China rebutan kereta cepat

Merdeka.com - Dua negara yakni jepang dan China secara terang-terangan sudah menyatakan ketertarikannya menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Keduanya seolah 'ngotot' memenangkan proyek kereta cepat (High Speed Railways).

Kemarin, Rabu (26/8), delegasi Jepang dipimpin Izumi Hiroto menemui Menko Maritim Rizal Ramli dan Presiden Joko Widodo. Tujuannya tentu saja untuk memuluskan langkah menjadi pemegang proyek ini.

Aksi lobi dari dua delegasi memang sudah dilakukan sejak lama. Tidak hanya menteri, mereka juga melobi presiden hingga wakil presiden. Beragam janji manis ditawarkan. Mulai dari kecanggihan teknologi, komposisi kandungan lokal hingga sistem pembiayaan dan bunga yang ditawarkan.

Dalam proyek kereta cepat, China menawarkan memakai komponen lokal dengan porsi 60 persen. China sesumbar bakal memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja di dalam negeri khususnya para tenaga ahli dari Indonesia untuk kemudian diberi pendidikan di pusat pembuatan kereta api cepat di China. Dari segi pembiayaan, China menawarkan 75 persen dari nilai proyek.

China secara tiba-tiba muncul dalam perebutan proyek tersebut. Padahal pihak Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah melakukan studi kelayakan dengan nilai USD 3,5 juta yang digelontorkan sepanjang tahun 2014 hingga 2015. China sendiri baru melakukan studi kelayakan setelah adanya Memorandum of Understanding antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada bulan Maret lalu.

Nilai investasi kereta cepat Jepang sendiri dikabarkan mencapai USD 6,2 miliar di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang dengan pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Sedangkan China memiliki nilai investasi sebesar USD 5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium delapan perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Sekitar 25 persen dari angka tersebut berasal dari modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Pemerintah santai menanggapi ketatnya persaingan antara Jepang dan China. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.

Tak peduli bekingnya

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan, dalam pengambilan keputusan penggarap proyek, pemerintah tidak akan terpengaruh figur-figur di belakang ke dua negara.

"Dan mohon maaf saya enggak peduli siapapun bekingnya. Karena kita ingin yang terbaik buat rakyat Indonesia. Bukan menguntungkan para beking. Ini jelas kalo kompetisi fair, siapapun yang menang/kalah akan diterima," ucapnya.

Yang penting Indonesia untung

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli tidak mau ambil pusing dengan persaingan kedua negara. Yang terpenting memberikan keuntungan bagi Indonesia.

"Jadi kita akan mencoba se-fair mungkin. Hari senin Dubes China mau ketemu saya ke sini. Nanti kita adu lah siapa yang paling menguntungkan Indonesia," ujar Menko Rizal di kantornya.

Indonesia ibarat gadis cantik

pemerintah menginginkan kompetisi yang fair serta transparan. Sehingga, pihak yang tertarik dengan proyek tersebut harus dengan secara terbuka memberikan manfaat untuk dalam negeri. Dia juga memaparkan beberapa persyaratan jika ingin menggarap proyek kereta cepat.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengakui kedatangan Jepang dilatarbelakangi persaingan ketat dengan China. Sebab, negeri tirai bambu tersebut juga sudah menyatakan ketertarikannya menggarap proyek ini.

"Pihak Jepang karena kompetisinya ketat sekali, China ingin mendapatkan proyek ini, Jepang juga mau dapatkan proyek ini. Kalau Indonesia sih senang ada kompetisi, bagaikan gadis cantik diperebutkan dua pemuda," ungkapnya.

Masih dinilai tim konsultan

Presiden Jokowi saat meninjau Pelabuhan Pontianak, Sabtu (22/8), mengatakan saat ini kajian soal proyek LRT atau HST atau kereta cepat masih dalam tahap penilaian.

"Kereta cepat masih dinilai, masih dalam proses penilaian nanti konsultan internasional setelah itu diberikan tim penilai di pemerintah setelah itu ada rekomendasi masuk ke saya baru kita putuskan," kata Presiden.

Dia berharap kajian teknis tersebut segera rampung sehingga proyek bisa langsung dimulai. "Kita harapkan akhir bulan atau maksimal paling lambat pertengahan september sudah selesai,"

Tawaran Jepang dan China menarik

Hasil studi Jepang akan digabung dengan penawarannya untuk kemudian dibandingkan dengan hasil studi dan penawaran investasi kereta cepat China.

Pemerintah berjanji memilih hasil studi dan penawaran investasi yang terbaik dari kedua negara tersebut. "Studi ini secara kemudian juga China memiliki studi. Nanti kita akan cari yang terbaik lah," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Diakui JK, penawaran investasi kereta cepat oleh pemerintah Jepang dan pemerintah China masing-masing memiliki kelebihan.

"Di samping data-datanya, dia punya pembiayaannya, semua menarik. Dua-duanya menarik. Sangat menarik. Jadi inikan Jepang dan China mengajukan offer nanti kita memilih yang terbaik," ujar JK. (mdk/noe)