Sikat makelar tanah, PLN minta perlindungan Polri & Kejaksaan Agung

Merdeka.com - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir curhat mengenai kesulitan PLN dalam membangun dan mengembangkan proyek ketenagalistrikan di Indonesia. Menurut Sofyan, banyak pihaknya yang dikriminalisasi hingga terjerat kasus hukum.

Selain itu, PLN menurut Sofyan selalu mengalami kendala seperti adanya makelar tanah dalam proses pembebasan lahan.

"Misalkan satu jalur ada 150 tiang. Ada tiga tiang yang harga tanahnya tidak masuk akal. Tapi apakah 150 tiang ini jadi tidak bangun? Karena ada 3 tiang yang harganya tidak masuk akal itu," ujar Sofyan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (3/9).

Kendala tersebut menurut Sofyan sangat menghambat pembangunan proyek kelistrikan. Namun, apabila PLN membayar harga tanah yang tidak masuk akal, maka akan melanggar hukum pidana lantaran masuk dalam kerugian negara.

"Kemudian saya takut membebaskan karena harga yang tidak masuk akal. Nah ini kan sangat mengganggu ke depan," kata dia.

Untuk itu, Sofyan meminta agar permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan adanya arahan dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk menetapkan opini hukum dalam pengambilan keputusan di proyek 35.000 MW.

"Bukan tanpa payung hukum. Tapi kan dalam setiap tindakan kami nantinya akan dilengkapi dengan opini hukum. Opini hukum dari kepolisian dan kejaksaan ini yang nantinya akan menjadi payung hukum untuk tindakan kita," pungkas dia.