Simak, Ini Ketentuan Terbaru Penggunaan KA Jarak Jauh Usai Pelarangan Mudik

Merdeka.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan penyesuaian terkait persyaratan penumpang KA Jarak Jauh setelah berakhirnya masa peniadaan mudik Lebaran 2021. Di antaranya dengan memperpanjang masa berlaku surat hasil negatif tes Covid-19 baik Rapid Antigen ataupun RT-PCR menjadi maksimal 3×24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

"Terkait dengan telah berakhirnya masa Pasca Peniadaan Mudik, maka untuk masa berlaku hasil negatif tes Rapid Antigen dan RT-PCR, sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus, saat dihubungi Merdeka.com, Senin (24/5).

Kendati demikian, ketentuan anyar tersebut tidak berlaku bagi hasil tes negatif GeNose C19. Sehingga, untuk masa berlaku tes GeNose C19 tetap maksimal 1×24 jam dari waktu pengambilan sampel.

"Jadi, untuk masa berlaku hasil negatif tes GeNose C19 tidak berubah, tetap maksimal 1×24 jam dari pengambilan sampel," tekannya.

Joni mengungkapkan, hal tersebut telah sesuai dengan dua regulasi yang berlaku. Yakni Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2021 terkait Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019).

"Hal tersebut sesuai dengan SE Satgas Covid No 12 tahun 2021 dan SE Kemenhub No 27 tahun 2021," ucapnya.

KAI Sediakan Layanan

Untuk membantu melengkapi syarat surat bebas Covid-19 tersebut, KAI menyediakan layanan Rapid Test Antigen seharga Rp85.000 di 42 stasiun. Sementara pemeriksaan GeNose C19 dibanderol Rp30.000 di 63 stasiun.

Lebih lanjut, dia memastikan, PT KAI tetap berkomitmen penuh untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap perjalanan KA. Dengan begitu, potensi untuk terjadinya penularan virus Covid-19 bisa dicegah.

"KAI tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah," tekannya. (mdk/idr)