Simak, Syarat Bisa Dapat Subsidi Ongkir Harbolnas Jelang Lebaran 2021

Merdeka.com - Pemerintah akan menyiapkan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadan (Harbolnas Ramadan). Harbolnas Ramadan yang rencananya akan diselenggarakan selama 5 hari (H-10 s/d H-5 Idulfitri).

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah bakal menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk subsidi ongkir Harbolnas jelang Lebaran nanti.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati percaya, subsidi ongkir Harbolnas saat memasuki Hari Raya tersebut tentunya akan menggerakkan daya beli masyarakat yang selama ini cenderung lesu akibat pandemi Covid-19.

"Kita mendorong sisi konsumsi dengan PPN DTP, PPnBM untuk mobil dan rumah supaya demand mulai muncul. Sekarang ini kemarin diumumkan, untuk hari belanja online," jelas Menteri Sri Mulyani.

Lalu bagaimana syarat masyarakat bisa menikmati subsidi ongkir Harbolnas Lebaran nanti? Simak di halaman selanjutnya.

Syarat Dapat Subsidi Ongkir

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, subsidi ongkos kirim tersebut akan berlaku jika masyarakat membeli produk-produk dalam negeri. Artinya jika, pembelian produk dari luar negeri, ongkos kirim tetap akan ditanggung pribadi bukan dari pemerintah.

"Diutamakan untuk produk dalam negeri, ongkir ditanggung Pemerintah dalam bentuk subsidi dan ongkir ini disiapkan Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp500 miliar," kata Menko Airlangga.

Hari belanja nasional untuk tahun ini dimulai pada H-10 sampai dengan H-5 Lebaran. Pemerintah berharap dengan pemberian subsidi ini produk penjualan UMKM Tanah Air bisa meningkat tajam. Sehingga akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Apa sebenarnya alasan pemerintah di balik pemberian subsidi ongkir belanja online jelang Lebaran? Temukan jawabannya di halaman berikutnya.

Alasan Pemerintah Subsidi Ongkir

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap, pemberian subsidi ini dapat mendongkrak penjualan produk UMKM secara signifikan, sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Dengan demikian Pemerintah berharap bahwa dalam situasi Bulan Ramadan terjadi peningkatan konsumsi."

Selain itu, kebijakan ini sebagai pelengkap keputusan pelarangan mudik Lebaran 2021. Di mana, pemerintah terus berusaha menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

"Oleh karena itu Pemerintah mendorong bahwa tidak mudik tetapi bisa mengirim barang ke daerah. Pemerintah yang tanggung ongkosnya," ujar Menko Airlangga.