Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sinergi Ditjen Pajak & Bea Cukai, NIK akan digabung dengan NPWP

Sinergi Ditjen Pajak & Bea Cukai, NIK akan digabung dengan NPWP Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bersinergi. Tujuannya, mendorong adanya reformasi perpajakan dan juga memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengatakan, salah satu bentuk sinergi yang dilakukan dengan Ditjen Pajak adalah dengan menggabungkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) kepada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Ada beberapa area yang tentunya sudah kita lakukan untuk kepentingan sinergi. Dari sisdurnya NIK melebur pada NPWP itu bentuk sinergi teknisnya. Kemudian dari segi otomasinya juga sinergi jadi kita sinergi dalam bentuk pertukaran data realtime antara bea cukai dan pajak," kata Heru di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, kedua institusi ini juga bekerja sama untuk melakukan blocking berdasarkan hasil rekonsiliasi antara data Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Dia menjelaskan, ditemukan beberapa pengusaha yang bergerak di bidang kepabeanan tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT).

"Tentunya kita lakukan peringatan dalam bentuk blokir. Bagusnya, karena sinergi lanjutan mereka akhirnya menyerahkan SPT, ya tentunya kita buka blokirnya," imbuhnya.

Untuk Pusat Logistik Berikat (PLB), nantinya fasilitas yang disediakan bukan lagi fasilitas Ditjen Bea Cukai atau Ditjen Pajak, melainkan fasilitas Kementerian Keuangan. Nantinya, ini akan diteruskan ke kementerian dan lembaga (K/L) lainnya, penegak hukum, dan sinergi dengan para pelaku usaha.

Bukan hanya itu, kedua institusi ini juga bekerja sama di bidang e-commerce. Sebab, lanjut Heru, sebagian dari produk-produk dari e-commerce berasal dari luar negeri dan sebagian lagi diekspor.

"Sehingga kita menjadi harus membuat satu kebijakan yang terintegrasi komprehensif. Nanti sedang kita sedang minta masukan ke asosiasi ini. Sehingga kita harap bisa berikan masukan yang strategis," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Dampak untuk Wajib Pajak yang Tak Padankan NIK KTP Jadi NPWP
Ini Dampak untuk Wajib Pajak yang Tak Padankan NIK KTP Jadi NPWP

Salah seorang warga Kota Bukittinggi Icha (30) mengaku belum memadankan NIK dengan NPWP sebagaimana ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Selengkapnya
Integrasi NIK dengan NPWP Mudahkan Pengusaha Urus Perpajakan
Integrasi NIK dengan NPWP Mudahkan Pengusaha Urus Perpajakan

Pemadanan NIK dengan NPWP tersebut dinilai membantu dunia usaha untuk mengurus soal perpajakannya.

Baca Selengkapnya
Data Terbaru: 59,5 Juta NIK KTP Sudah Terintegrasi dengan NPWP
Data Terbaru: 59,5 Juta NIK KTP Sudah Terintegrasi dengan NPWP

ecara prinsip NIK akan menjadi NPWP sebagai basis sistem administrasi, kemudian akan diimplementasikan pada wakktu CATS pertengahan 2024.

Baca Selengkapnya
Cara Mudah Validasi NIK KTP Jadi NPWP, Terakhir 31 Desember 2023
Cara Mudah Validasi NIK KTP Jadi NPWP, Terakhir 31 Desember 2023

Kebijakan integrasi NIK dan NPWP itu telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya
Ternyata Masih Ada 670.000 Wajib Pajak belum Padankan NIK menjadi NPWP
Ternyata Masih Ada 670.000 Wajib Pajak belum Padankan NIK menjadi NPWP

Dwi Astuti pun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP.

Baca Selengkapnya
Segera Padankan NIK ke NPWP Kalau Tak Mau Repot Urusan Perbankan
Segera Padankan NIK ke NPWP Kalau Tak Mau Repot Urusan Perbankan

Pemadanan NIK hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP.

Baca Selengkapnya
Tindak Perusahaan Tunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan Surat Kuasa Khusus ke Kejari Batam
Tindak Perusahaan Tunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan Surat Kuasa Khusus ke Kejari Batam

Penyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.

Baca Selengkapnya
Data Ditjen Pajak: 58,2 Juta Orang Sudah Bisa Gunakan NIK KTP Sebagai NPWP
Data Ditjen Pajak: 58,2 Juta Orang Sudah Bisa Gunakan NIK KTP Sebagai NPWP

Ditjen Pajak meningkatkan pelayanan dan akses bagi masyarakat yang hendak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Kenapa Dirjen Pajak Bisa Intip Rekening Pribadi Masyarakat
Ternyata, Ini Alasan Kenapa Dirjen Pajak Bisa Intip Rekening Pribadi Masyarakat

Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur

Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Baca Selengkapnya
Penerapan NIK Jadi NPWP Diundur Jadi 1 Juli 2024, Ini Alasannya
Penerapan NIK Jadi NPWP Diundur Jadi 1 Juli 2024, Ini Alasannya

Sebelumnya, implementasi NIK sebagai NPWP ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Ternyata Tak Sulit, Begini Cara Validasi NIK KTP Jadi NPWP
Ternyata Tak Sulit, Begini Cara Validasi NIK KTP Jadi NPWP

Integrasi NPWP dan NIK menjadi salah satu wujud nyata dari reformasi yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan membayar pajak.

Baca Selengkapnya