Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Singapura punya kebijakan lawan tax amnesty RI, ini kata Wapres JK

Singapura punya kebijakan lawan tax amnesty RI, ini kata Wapres JK Jusuf Kalla. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan pihaknya akan lebih tegas untuk menghadapi sejumlah negara yang menjadi tempat menampung uang orang Indonesia (tax haven), salah satunya Singapura. Hal ini menyusul dikeluarkannya kebijakan dari negara tersebut untuk mempertahankan uang orang Indonesia agar tetap disimpan di negaranya.

Salah satu langkah tegas yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan Automatic Exchange of Information (AEOI) setelah Indonesia menjadi anggota aktif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2017 untuk memperkaya informasi perpajakan.

Dengan AEOI, pemerintah bisa mendapatkan data wajib pajak mulai dari kepemilikan aset, simpanan, hingga kegiatan transaksi keuangan lainnya dari negara anggota lainnya.

Orang lain juga bertanya?

"Ya semua negara pasti ingin survive. Tapi seperti saya katakan, pada tahun 2018 Singapura tidak bisa begitu lagi karena semua sudah terbuka, karena itu maka kita akan bertindak lebih keras setelah ini," kata JK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7).

Dia menambahkan, dengan langkah yang dilakukan Singapura, justru membuktikan bahwa Singapura merupakan negara yang menyimpan uang orang Indonesia paling banyak. Sehingga, pemerintah akan lebih gencar untuk menarik dana repatriasi dari negara tersebut.

"Langkah kami dengan menjalankan UU dengan keras, kalau datanya ada, tangkap orangnya, bayar dendanya. Kalau ini kan dibawanya tidak dibereskan. Kalau ditangkap, justru dinaikkan," imbuhnya.

Seperti diketahui, salah satu kebijakan Singapura untuk menggagalkan tax amnesty Indonesia adalah dengan menawarkan kewarganegaraan kepada anggota keluarga Indonesia yang menyimpan uang di Singapura.

Dengan menjadi warga Singapura, ketika era keterbukaan informasi AEOI diberlakukan, pemerintahan Jokowi tidak bisa menjatuhkan sanksi denda pajak hingga 48 persen sekalipun. Akibatnya, Indonesia akan terus menjadi negara miskin dan tidak mampu mengalahkan Singapura seperti yang diinginkan antek-antek di dalam negeri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menohok! Jusuf Kalla Sebut Hilirisasi Berbahaya, Bisa Kembali ke Era Penjajah
VIDEO: Menohok! Jusuf Kalla Sebut Hilirisasi Berbahaya, Bisa Kembali ke Era Penjajah

JK merespons soal praktik hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Bongkar Kasus Korupsi, Kejaksaan Agung Diminta Waspadai Serangan Balik
Bongkar Kasus Korupsi, Kejaksaan Agung Diminta Waspadai Serangan Balik

Perlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jusuf Kalla Lantang Kritik Jokowi Hingga Bicara Karier Politik Anies Usai Pemilu
VIDEO: Jusuf Kalla Lantang Kritik Jokowi Hingga Bicara Karier Politik Anies Usai Pemilu

JK juga bercerita mengenai perubahan sikap Jokowi yang belakangan banyak disorot.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Potongan Gaji Pekerja, Polisi Intai Jaksa Sampai Serangan PDIP
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Potongan Gaji Pekerja, Polisi Intai Jaksa Sampai Serangan PDIP

Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya

Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%

Baca Selengkapnya
JK Tuding Pemilu 2024 yang Terburuk, Diatur Pemerintahan dan Orang Punya Uang
JK Tuding Pemilu 2024 yang Terburuk, Diatur Pemerintahan dan Orang Punya Uang

JK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak

Baca Selengkapnya