Singapura punya kebijakan lawan tax amnesty RI, ini kata Wapres JK
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan pihaknya akan lebih tegas untuk menghadapi sejumlah negara yang menjadi tempat menampung uang orang Indonesia (tax haven), salah satunya Singapura. Hal ini menyusul dikeluarkannya kebijakan dari negara tersebut untuk mempertahankan uang orang Indonesia agar tetap disimpan di negaranya.
Salah satu langkah tegas yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan Automatic Exchange of Information (AEOI) setelah Indonesia menjadi anggota aktif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2017 untuk memperkaya informasi perpajakan.
Dengan AEOI, pemerintah bisa mendapatkan data wajib pajak mulai dari kepemilikan aset, simpanan, hingga kegiatan transaksi keuangan lainnya dari negara anggota lainnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang mendorong penerapan cukai? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendorong upaya pemerintah untuk menekan konsumsi gula.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
"Ya semua negara pasti ingin survive. Tapi seperti saya katakan, pada tahun 2018 Singapura tidak bisa begitu lagi karena semua sudah terbuka, karena itu maka kita akan bertindak lebih keras setelah ini," kata JK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7).
Dia menambahkan, dengan langkah yang dilakukan Singapura, justru membuktikan bahwa Singapura merupakan negara yang menyimpan uang orang Indonesia paling banyak. Sehingga, pemerintah akan lebih gencar untuk menarik dana repatriasi dari negara tersebut.
"Langkah kami dengan menjalankan UU dengan keras, kalau datanya ada, tangkap orangnya, bayar dendanya. Kalau ini kan dibawanya tidak dibereskan. Kalau ditangkap, justru dinaikkan," imbuhnya.
Seperti diketahui, salah satu kebijakan Singapura untuk menggagalkan tax amnesty Indonesia adalah dengan menawarkan kewarganegaraan kepada anggota keluarga Indonesia yang menyimpan uang di Singapura.
Dengan menjadi warga Singapura, ketika era keterbukaan informasi AEOI diberlakukan, pemerintahan Jokowi tidak bisa menjatuhkan sanksi denda pajak hingga 48 persen sekalipun. Akibatnya, Indonesia akan terus menjadi negara miskin dan tidak mampu mengalahkan Singapura seperti yang diinginkan antek-antek di dalam negeri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJK merespons soal praktik hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPerlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaJK juga bercerita mengenai perubahan sikap Jokowi yang belakangan banyak disorot.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca SelengkapnyaJK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaMenurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca Selengkapnya