Singgung KA cepat, Yunani pernah bangkrut bangun proyek pakai utang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peresmian dilakukan di kawasan kebun teh Madalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) siang.

Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha perkeretaapian yang 60 persen sahamnya dikuasai oleh PT Pilar Sunergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen oleh China Railway International (CRI).

‎PSBI sendiri merupakan perusahaan gabungan perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia yang diketuai oleh PT Wijaya Karya (WIKA).

Kebutuhan dana pembangunan kereta cepat ini diperkirakan mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Seluruh proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN, dan tidak ada jaminan negara.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam mengerjakan proyek ini. Berkaca dari negara lain, banyak yang akhirnya bangkrut karena membangun proyek infrastruktur besar-besaran dengan utang.

"Yunani yang membangun infrastruktur besar-besaran pada saat menjelang Olimpiade Dunia 2004 dengan dana utangan, dan kemudian membuat Yunani bangkrut, hendaknya menjadi pembelajaran Pemerintah Indonesia," ucap Darmaningtyas di Jakarta, Jumat (22/1).

Kekhawatiran soal kelanjutan kereta cepat semakin besar di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun global.

"Terlebih kondisi ekonomi nasional kita sekarang sedang tidak bagus, tentu sangat tidak bijak bila Pemerintah memutuskan untuk membangun KA cepat Jakarta–Bandung yang keuntungannya hanya akan dinikmati oleh negara investor, sedangkan kita menjadi penonton dan penerima beban seumur hidup."

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra pernah mengkritik pembangunan kereta cepat. Melalui akun twitternya, Yusril menyoroti besarnya dana pembangunan kereta cepat. Dana yang dibutuhkan disebut mencapai USD 5 miliar atau sekitar Rp 70 hingga Rp 80 triliun.

"Pertanyaan tentang urgensi ini perlu dijelaskan karena biaya pembangunan kereta cepat itu biayanya 5 miliar dolar AS atau 78 triliun," kicau Yusril dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat (23/10).

"Biaya itu bukan berasal dari pengalihan subsidi bbm melainkan setoran equity 25 persen konsorsium 4 BUMN senilai hampir 19 triliun," tambah pakar hukum tata negara itu.

Menurut Yusril, sisa dana atau sekitar sebesar 75 persen yang didapat dari utang China nantinya akan diberatkan pada empat konsorsium BUMN. Utang ini baru akan lunas dalam waktu 60 tahun.

"Sementara sisanya 75 persen berasal pinjaman dari China kepada 4 BUMN tersebut yang harus dilunasi selama 60 tahun."