Sinyal Wapres JK tak mau Ibu Kota dipindah dari Jakarta

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo nampaknya sangat serius ingin memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Pemindahan ibu kota rencananya mulai dilakukan pada 2018 mendatang. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan idenya untuk memindahkan ibu kota karena beberapa alasan.

"Karena pengalaman beliau (jadi Gubernur) di DKI. Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini. Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial," ujar Teten di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/7).

Selain kesulitan membenahi Jakarta, ide pemindahan ibu kota muncul guna melakukan pemerataan pembangunan industri. Upaya ini juga mencontoh dari sejumlah negara yang memindahkan ibu kota negaranya.

"Dan di banyak negara memang dipisahkan kota industri dagang dengan kota pemerintahan," tukas Teten.

Dia menyebut sejumlah negara yang memindahkan ibu kota negaranya adalah Brasil. Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Selain itu, ada juga Australia. Australia memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra.

Teten belum bisa memastikan kawasan mana yang akan dijadikan ibu kota baru. Sebab, sejauh ini pemerintah masih terus mencari lokasi yang tepat. Dia hanya menyinggung, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang cukup strategis untuk dijadikan ibu kota negara.

"Ada banyak alternatif misalnya Kalimantan, daerahnya masih luas tidak ada gempa. Saya kira bagus," kata dia.

Namun demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla nampaknya tidak setuju dengan rencana Presiden Jokowi. Berikut beberapa pernyataan JK yang memberi sinyal tak ingin ibu kota dipindah dari Jakarta.

JK sebut tak mudah pindahkan ibu kota

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar rencana pemindahan Ibu Kota dikaji dengan seksama. Sebab, menurutnya bukan hal yang mudah untuk memindahkan Ibu Kota di Indonesia.

"(Kajian pemindahan selesai Desember 2017) Kita belum tahu apa bisa atau tidak. Itu bukan hal yang mudah dengan suatu negara yang besar begini," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/7).

Menurutnya, ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk memindahkan Ibu Kota. Terlebih lagi, kondisi keuangan negara dinilai tidak terlalu baik saat ini. Sehingga, dia pesimis persiapan pemindahan bisa dilakukan tahun depan.

"Dalam situasi begini di mana keuangan negara tidak terlalu baik. Tidak berarti tiba-tiba tahun depan bisa pindah. Karena pegawai pusat sebanyak 900 ribu. Rumahnya bagaimana, kantornya bagaimana, istana bagaimana, DPR bagaimana, markas tentara bagaimana, gedung BI. Itu semua memindahkannya bagaimana. Jadi bukan sesuatu yang mudah," jelasnya.

Pemerintah sendiri tengah melakukan kajian awal untuk rencana pemindahan Ibu Kota. Kajian awal ini akan selesai pada Desember 2017. "Kajian awal (Desember), insya Allah," ujar Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto di Jakarta, Kamis (6/7)

Rudi menegaskan kajian tersebut berupa kerangka kelembagaan dan regulasi. "Jadi skema belum bisa dibicarakan sekarang. Nanti Desember," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menambahkan pemerintah membutuhkan persiapan fisik untuk memindahkan Ibu Kota. Salah satunya, landasan hukum dan desain kota baru.

"Ya ada persiapan fisik tapi akan lebih banyak persiapan misalkan landasan hukum, persiapan detail desain kota dan segala macam."

Wapres JK sebut butuh waktu 10 tahun

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemindahan Ibu Kota Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 4-5 tahun. Menurutnya, pemindahan tersebut memakan waktu lebih lama hingga puluhan tahun.

"(Pemindahan) butuh persiapan. Negara-negara lain itu butuh persiapan lama. Sepuluh tahun persiapannya karena kita tidak bisa pindah sebelum semua lengkap, tidak mungkin hanya 2 departemen saja pindah," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/7).

Menurutnya, rencana ini tidak semudah pemindahan Ibu Kota di Malaysia. Mengingat, luas wilayah Indonesia lebih besar dibandingkan Malaysia sehingga harus dikaji lebih dalam.

Dengan demikian, dia belum bisa memastikan kapan rencana pemindahan tersebut bisa dilakukan.

"Malaysia hanya pindah 30 kilometer dari ibu kota. Tapi yang pindah hanya kantor kementerian, DPR tetap di KL, angkatan bersenjata tetap di KL, yang lain-lain Mahkamah Agung tetap di KL. Hanya perdana menteri dan menteri-menterinya saja. Ah itu jauh lebih mudah," imbuhnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan waktu empat sampai lima tahun. Pemerintah tengah mengejar penyelesaian perencanaan tahun ini agar 2018 bisa menyiapkan segala persiapan.

"Minimal bisa 4-5 tahun. Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail engineering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan," ujarnya.

Jangan karena macet Ibu Kota dipindah

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai alasan pemindahan Ibu Kota Indonesia karena kemacetan dan kebanjiran bukan hal yang relevan. Sehingga, rencana ini harus dikaji dan dipersiapkan lebih dalam agar tidak menimbulkan dampak buruk.

"Jangan karena alasannya macet itu kita mau pindah, jangan," ujar JK di kantornya, Jakarta, Jumat (7/7).

Menurutnya, meski Ibu Kota sudah dipindahkan namun akar permasalahan macet dan banjir belum diselesaikan, maka Jakarta akan tetap macet dan banjir.

"Kalau macet ya selesaikan macetnya bukan selesaikan ibukotanya, perbaiki dan percepat MRT, LRT, percepat bus. Kalau banjir ya perbaiki drainase. Karena kalau pindah pun pasti tetap banjir juga kalau kita tidak perbaiki drainase dengan cepat," jelasnya.