Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sisa 2 bulan lagi, Sri Mulyani ingatkan WP untuk ikut Tax Amnesty

Sisa 2 bulan lagi, Sri Mulyani ingatkan WP untuk ikut Tax Amnesty Menkeu Sri Mulyani buka perdagangan saham. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak telah memasuki periode terakhir. Dengan demikian, para wajib pajak (WP) memiliki waktu hingga 2 bulan untuk mengikuti program ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan sisa waktu tersebut, pihaknya ingin secara intens melakukan interaksi dengan WP agar segera mengikuti program tersebut.

"Untuk Tax Amnesty sekarang yang kita fokus komunikasikan kepada para pengusaha dan pribadi yang belum mengikuti pada tahap sebelumnya," ujar Menkeu Sri di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (8/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui, saat ini ada beberapa tantangan yang tengah dihadapi Ditjen Pajak dalam mendorong para WP mengikuti Tax Amnesty, terutama dari pengusaha dan pribadi. Tantangan itu sendiri datang karena Ditjen Pajak belum menemui solusi untuk menciptakan proses yang lebih mudah untuk mengikuti program ini. Sementara di sisi lain, keberadaan WP yang tersebar masih cukup menyita waktu yang tidak sedikit.

"Banyak usaha di bidang menengah kecil saat ini tantangannya di dua pihak, dari merekanya dan dari kami. Dari merekanya karena mereka masif, dari kitanya bagaimana kita menciptakan proses jauh lebih simpel lagi sehingga mereka merasa tidak terbebani dengan proses perpajakan di Indonesia," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ingat, Waktu untuk Lapor SPT Tahunan Tinggal 5 Hari Lagi
Ingat, Waktu untuk Lapor SPT Tahunan Tinggal 5 Hari Lagi

Ditjen Pajak akan terus membuka layanan di luar kantor terkait dengan hari libur ataupun pada hari Minggu.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Masyarakat Tak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Sanksi Masuk Penjara
Hati-Hati, Masyarakat Tak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Sanksi Masuk Penjara

Bagi Wajib Pajak yang terlambat melapor atau tidak melaporkan SPT Tahunan bisa dikenakan sanksi administratif hingga dipenjara.

Baca Selengkapnya
Waktu Mepet! Jokowi Ingatkan Realisasi APBN 2023 Harus 95 Persen
Waktu Mepet! Jokowi Ingatkan Realisasi APBN 2023 Harus 95 Persen

Jokowi ingatkan para menteri untuk mencapai target realisasi belanja APBN minimal 95 persen.

Baca Selengkapnya
Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar
Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar

Sebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingatkan Kementerian Lembaga Kejar Target Penyerapan Anggaran: Tinggal 2 Minggu Lagi
Jokowi Ingatkan Kementerian Lembaga Kejar Target Penyerapan Anggaran: Tinggal 2 Minggu Lagi

Tahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.

Baca Selengkapnya
Hari Terakhir Lapor SPT Tahunan: Jika Terlambat Siap-Siap Kena Sanksi Denda hingga Masuk Penjara
Hari Terakhir Lapor SPT Tahunan: Jika Terlambat Siap-Siap Kena Sanksi Denda hingga Masuk Penjara

Beriku daftar sanksi bagi wajib pajak yang terlambat lapor SPT Tahunan.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya
Ditjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya

Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.

Baca Selengkapnya
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat

Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bungkam Ditanya soal PPN 12 Persen 1 Januari 2025
Sri Mulyani Bungkam Ditanya soal PPN 12 Persen 1 Januari 2025

Sikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.

Baca Selengkapnya
Hore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024
Hore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024

PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya