Sisa dua bulan, Menkeu Bambang akui target pajak 2015 tak tercapai
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerah dalam mengejar target pajak dalam APBN Perubahan yang dipatok Rp 1.294 triliun. Apalagi, data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2015 mencapai Rp 766 triliun.
"Memang kita sudah sampaikan tidak mungkin penerimaan pajak tercapai," kata Bambang di Hotel Haris, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11).
Bahkan, kata Bambang, pemerintah punya target shortfall baru. Semula hanya Rp 120 triliun menjadi Rp 160 triliun. "Berarti masih cukup banyak yang harus dikumpulkan menjelang akhir tahun," ujar Bambang.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
Untuk itu, dia mengaku punya tiga cara untuk mengejar sisa target pajak dalam waktu dua bulan.
"Pertama terkait dengan penerimaan pajak rutin. Kedua, upaya-upaya khusus dan ketiga, ekstra effort," ungkap Bambang.
Untuk ekstra effort, mantan wakil menteri keuangan ini memperkirakan bisa menambah penerimaan pajak sebesar Rp 50 triliun, yakni dari reinventing policy minimum Rp 30 triliun, revaluasi aset minimum Rp 10 triliun, penagihan pemeriksaan Rp 5 triliun dan ekstensifikasi Rp 5 triliun.
"Sekali lagi ini minimum dan belum ada tax amnesty," tutur Bambang.
Sebagai informasi, penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2015 mencapai kisaran angka Rp 766 triliun.
Angka tersebut diperoleh dari penerimaan pajak non migas sebesar Rp 723 triliun dan dari PPh Migas sekitar Rp 43 triliun. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ingatkan para menteri untuk mencapai target realisasi belanja APBN minimal 95 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani khawatir jika target rasio pajak 23 persen itu justru menimbulkan kesalahpahaman.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya