Sistem kebut semalam di balik kontroversi aturan pencairan JHT

Merdeka.com - Awal Juli 2015, pemerintah resmi menjalankan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tugasnya mengelola empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

Belakangan ini buruh atau pekerja dihebohkan dengan aturan pencairan JHT yang dinilai terlalu lama, yakni ketika pekerja sudah berusia 56 tahun. JHT juga bisa dicairkan sebagian setelah 10 tahun yaitu 10 persen untuk persiapan hari tua atau 30 persen untuk membantu biaya perumahan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya blak-blakan menceritakan soal aturan pencairan JHT yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2015 yang ternyata diselesaikan dengan 'sistem kebut semalam'. Karena itu tidak ada waktu menjelaskan seluruh mekanisme program BPJS Ketenagakerjaan termasuk pencairan JHT.

Elvyn menjelaskan, PP No 46 Tahun 2015 tentang JHT baru selesai Selasa 30 Juni 2015 tengah malam. Satu hari sebelum BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi.

"Saya mohon maaf kalau aturan ini dianggap tidak sosialisasikan. Saya sangat terbatas karena PP ini selesai baru 30 juni 2015, sedangkan implementasi 1 juli 2015," ucap Elvyn beberapa waktu lalu di Bandung.

Elvyn mengaku, sesungguhnya dia berencana mengirimkan surat yang ditujukan ke semua perusahaan peserta program ini. Namun urung dilakukan lantaran rapat pengesahan PP soal JHT berlangsung alot.

"PP keluar 30 Juni karena rapat sangat alot dari berbagai pihak, melibatkan kementerian terkait, konsekuensinya harus selesai 30 Juni itu juga," ceritanya.