Situs diretas, Ditjen Pajak pastikan data wajib pajak aman
Merdeka.com - Situs Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kena serangan hacker Anonymous Arabe dengan mengganti tampilan beranda dengan gambar bendera Palestina. Akan tetapi, Unit Eselon I Kementerian Keuangan ini memastikan data Wajib Pajak (WP) aman dari aksi peretasan tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa data-data WP aman karena tidak ada di website tersebut. Situs Ditjen Pajak hanya berisi segala informasi untuk diketahui publik dan bukan yang bersifat rahasia seperti data WP.
"Data-data WP aman karena tidak terdapat di website tersebut dan tidak dapat diakses melalui website itu. Juga aplikasi dan fitur lain tidak terganggu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelas dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (11/6/2018).
-
Kenapa hacker Palestina menyerang Israel? Perang Israel-Palestina bisa dibilang masih memanas hingga kini, bahkan gencatan senjata dan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh zionis terhadap Palestina masih terus dilakukan.
-
Apa tujuan dari hacker Palestina? Berbagai aksi pembelaan telah dilakukan oleh Palestina untuk mempertahankan tanah airnya, mulai dari gerakan militer, pertahanan dan keamanan, hingga aksi siber pun dilakukan oleh mereka.
-
Siapa saja hacker yang menyerang? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
-
Bagaimana cara hacker mengutak-atik pelaporan? Daripada mencoba mengubah jumlah suara yang sebenarnya, peretas juga dapat menargetkan mereka yang melaporkan total suara pada malam pemilu—dengan mencoba memanipulasi hasil di situs web Menteri Luar Negeri. Serangan semacam itu, jika dilakukan secara halus, dapat melemahkan kepercayaan terhadap hasil akhir.
-
Data apa yang diserang hacker? Kasus serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 membuka fakta lemahnya proteksi sistem di Indonesia.
-
Apa saja serangan yang dilakukan hacker? 'Terkadang, hampir setengah dari serangan ini menargetkan negara-negara anggota NATO, dan lebih dari 40 persen ditujukan terhadap pemerintah atau organisasi sektor swasta yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penting,' jelas Tom Burt dari Microsoft.
Hestu Yoga menerangkan, serangan hacker itu modusnya adalah deface, yakni tampilan muka atau beranda situs diganti dengan yang lain.
"Itu modusnya deface, di mana tampilan muka atau beranda diganti dengan data yang lain," kata dia.
Lebih jauh katanya, Ditjen Pajak khususnya tim di bagian informasi teknologi (IT) sedang menangani situs yang diretas. Oleh karenanya, tengah dalam perbaikan supaya masyarakat atau Wajib Pajak (WP) bisa kembali mengakses situs Ditjen Pajak.
"Sementara kami off kan dulu (under maintenance) dan segera dipulihkan agar masyarakat atau WP dapat mengakses lagi seperti biasanya," tuturnya.
Saat dikonfirmasi lebih jauh apakah ada investigasi untuk mencari pelaku atau hacker, Hestu Yoga menegaskan, saat ini Ditjen Pajak fokus pada pemulihan situs.
"Kami fokus ke pemulihan dulu dan meningkatkan lagi keamanan situs sistem informasi Ditjen Pajak," papar Hestu Yoga.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaIndonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaBelanja anggaran Kominfo mencakup pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun.
Baca SelengkapnyaWaspadai nomor whatsapp dan website mencurigakan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca SelengkapnyaGangguan terjadi lantaran pihak harus mencocokkan validasi nomor paspor bagi WNA yang terdapat di layanan imigrasi.
Baca SelengkapnyaSerangan Ransomware terhadap PDN sejak 20 Juni 2024 telah berdampak pada beberapa layanan publik.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie memastikan keamanan data masyarakat.
Baca SelengkapnyaBanyak hacker atau peretas bereaksi dengan kebijakan perang Israel.
Baca SelengkapnyaAgresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina, telah membunuh hampir 39.000 warga sipil.
Baca SelengkapnyaJangan merespons apa pun terhadap yang dikirim tersebut karena itu modus penipuan.
Baca Selengkapnya