Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Skandal IMDB Malaysia Sempat Buat Pemerintah Khawatir Dirikan LPI

Skandal IMDB Malaysia Sempat Buat Pemerintah Khawatir Dirikan LPI investasi. shutterstock

Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengaku sempat memiliki kekhawatiran terhadap pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia. Kekhawatiran itu datang karena melihat kasus skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Memang kekhawatiran bahwa LPI akan mengalami situasi yang sama seperti 1MDB atau lembaga lain yang kita ketahui reputasi tidak baik dalam kelola investasi itu menjadi pemikiran bersama," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).

Meski begitu, kekhawatiran itu tidak menjadi besar karena pemerintah tengah menyusun SOP, tata kelola yang baik, hingga menyusun road map untuk LPI. Selain itu, pemilihan orang-orang tepat yang berada di dalam LPI pun tidak main-main, memiliki reputasi baik di bidangnya.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi segala aspek diusahakan dengan sungguh-sungguh berbagai upaya preventif akan diterapkan di sana. Namun akhirnya saat LPI ini sudah jalan yang juga paling penting adalah keterbukaan disclosure transparansi dan akuntabilitas pada publik ini," kata Dian.

Oleh karena itu, kehadiran LPI ini akan menjadi tugas bersama-sama untuk mengawasi jalannya investasi di Indonesia, agar tidak diselewengkan seperti yang terjadi di tempat lain.

Seperti diberitakan, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengatakan ada sekitar USD 4,5 miliar dana dari 1MDB yang disalah gunakan. 1MDB adalah sebuah lembaga investasi yang didirikan oleh Najib pada 2009 dan Goldman Sachs telah membantu mengembangkan lembaga tersebut. Lembaga tersebut didirikan Najib pada awal masa pemerintahannya untuk mempercepat investasi di Malaysia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya
Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa
Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa

Dengan adanya payung hukum berupa UU, diharapkan pengadaan semakin lancar dan mudah serta meminimalisir masalah hukum.

Baca Selengkapnya
Tata Kelola BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Jadi Sorotan, Ada Apa?
Tata Kelola BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Jadi Sorotan, Ada Apa?

Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024

Ida Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun
Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.

Baca Selengkapnya
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan

Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya