Skema Burden Sharing Dinilai akan Timbulkan Masalah

Merdeka.com - Direktur Manajemen Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan kondisi fiskal negara saat ini dalam keadaan buruk. Berdasarkan rasio pajak hingga Juli 2020 berada di angka 8,4 persen dari sebelumnya 13,3 persen pada tahun 2009.

Di sisi lain rasio beban bunga atau penerimaan pajak terus meningkat. Sampai Juli 2020 bunganya sudah 25,7 persen akibat penerimaan negara dari pajak menurun. Artinya, pemerintah tidak memiliki dana untuk membayar utangnya.

"Pemerintah tidak punya uang buat bayar ini, pemerintah sudah gagal bayar," kata Anthony dalam diskusi virtual Forum Tebet (Forte) bertajuk Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penalangan Bank Bermasalah, Jakarta, Jumat (11/9).

Lalu pemerintah mengambil jalan untuk menjual surat berharga negara (SBN) yang dibeli bank sentral langsung dari pasar primer dengan skema burden sharing. Menurut Anthony hal ini menunjukkan pemerintah sudah melakukan bailout Bank Indonesia. Sebab skema burden sharing hanya nama lain dari negara mencetak uang.

"Ini tuh cuma akal-akalan, (burden sharing) ini sebenarnya pemerintah cetak uang," imbuhnya.

Apalagi skema pembelian SBN di pasar primer dilanggengkan dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020. Dalam aturan tersebut juga BI tidak dibatasi untuk membeli surat utang negara (SUN).

Selain itu, mekanisme burden sharing ini menjadi satu-satunya sistem yang dipakai di dunia. Dunia internasional tidak mengenal skema ini. Sehingga menurutnya burden sharing berpotensi menimbulkan masalah. Sebab bunga dari utang pemerintah harus dikembalikan lagi ke pemerintah.

"Burden sharing ini berpotensi menjadi masalah, bunga dari utang dikembalikan lagi ke pemerintah," kata dia.

Dia menambahkan, biaya krisis ini nantinya akan menjadi beban sepanjang masa. Utang negara akibat krisis ekonomi tahun 1998 pun dilunasi pemerintah dengan jenis utang baru.

"Biaya krisis moneter itu akan kita tanggung sepanjang masa. Bunganya sepanjang masa karena utang pemerintah itu tidak dibayar tapi paling dibayar dengan cara utang yang lain," tandasnya.