Skema pendanaan LRT harus diputuskan dalam 1 bulan

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono mengatakan saat ini, pemerintah masih mencari opsi untuk pendanaan proyek Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Ada beberapa opsi yang tengah dikaji yaitu melalui APBN atau skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang bersinergi bersama BUMN.

"Habis ini harus ada lagi setelah kontrak ini. Kontrak untuk menjabarkan atau mendetaikan Perpres 65 tahun 2016 dalam rangka menyelesaikan Sumber pendananan dan termasuk cara pembayaran. Dalam pasal 6 tadi di detailkan perjanjian disepakati dua pihak pembiayaan dimungkinan APBN atau KPBU yang bersinergi dengan BUMN," ujar Prasetyo di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (10/2).

Skema pendanaan ini diberikan waktu selama 30 hari dari penandatangan kontrak tersebut untuk menentukannya. "Setelah ini diberikan kesempatan 30 hari menyelesaian sumber pendanaan dan cara pembayaran," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Budi Harto mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah terkait skema pendanaan proyek. "Itu lagi digodok pemerintah. Skemanya satu bulan, ditentukan dalam kontrak tadi, bahwa satu bulan dari sekarang sudah ditentukan," kata Budi.

Dalam penandatanganan proyek ini, Adhi Karya tetap menjadi kontraktor LRT. Namun, apabila skema KPBU ditetapkan, Adhi Karya serahkan keputusan ke pemerintah seluruhnya antara kontraktor atau badan usaha kerja sama.

"Kontraktor. Di perjanjian ini masih kontraktor, belum diubah. Nah, itu nanti nunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah," pungkasnya.