Soal JP Morgan, Menkeu tegaskan pemerintah tidak anti kritik

Merdeka.com - Pemerintah telah memutus kontrak dengan JP Morgan Chase Bank NA, asal Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pemutusan kerja sama ini tidak berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Menteri Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik. Namun, lain halnya jika pernyataan dibuat dan berakibat pada hancurnya reputasi bangsa.

"Kalau dikritik APBN Indonesia bagusnya di sini, rapuhnya di sana, itu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki pendapatan negara. Tetapi saya menjadi masalah kalau tidak baik, malah menghancurkan reputasi kita," ujarnya saat memberi kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Kamis (5/1).

Menurutnya, keputusan pemutusan kontrak diambil setelah melakukan evaluasi secara komprehensif dan mendalam dengan berbagai pihak dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, lanjutnya, akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak atas dasar prinsip profesionalisme, akuntabilitas dan bertanggung jawab.

"Kalau mereka mau berpartner dengan kita, baik sama baik, makanya pemerintah kalau mau bekerja sama dengan kita, harus ngomong yang baik juga dong. Jangan jadi berpartner menjelekkan kita hingga investor takut, sementara mereka mendapatkan fee-nya," katanya.

Pada kuliah umum yang bertema 'Peran Fiskal dalam Membangun Perekonomian Inklusif' yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Darussalam. Menteri Sri Mulyani tegaskan, pendidikan merupakan salah satu cara mengentaskan kemiskinan sekaligus berguna untuk peningkatan daya saing. Dia berharap para mahasiswa agar dapat menempuh pendidikan dan bekerja dengan baik.

"Mahasiswa Unsyiah jika lulus nanti jadilah warga negara yang baik. Bekerja dan bayar pajak," jelasnya.

Menurutnya, agar negara berdaulat dan mandiri secara ekonomi maka seluruh warga negara harus berkontribusi dengan membayar pajak, sehingga pendapatan negara bisa meningkat dan bisa terbebas dari utang luar negeri.

Dia juga menyinggung warga negara Indonesia yang tidak mau membayar pajak. Sementara mereka menikmati fasilitas negara yang dibangun melalui pendanaan pajak. Ada 20 juta lebih wajib pajak di Tanah Air, hanya 15,2 juta yang membayar secara rutin.

"Banyak warga hanya menjadi pembonceng gratis, nikmati jalan raya, fasilitas publik lainnya yang dibangun dari pajak, sementara mereka tak bayar pajak," ungkapnya.

Menurutnya, kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan, sehingga kerap membentuk ketimpangan sosial di tengah masyarakat dan menghambat proses pembangunan.

Ketimpangan ini akan menyebabkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Untuk itu dibutuhkan instrumen APBN yang tepat untuk mengubah seluruh aspek kehidupan tak terkecuali di dunia pendidikan.

"Makanya kita terus meningkatkan penerimaan dari pajak. Karena pajak bisa mengurangi kesenjangan sosial antar daerah," imbuhnya.