Soal PMN, DPR sebut Menteri Rini cuma jadi beban Presiden Jokowi

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 menjadi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016. Belanja pemerintah ditetapkan Rp 2.095 triliun.

Selain itu, dalam keputusan ini DPR menolak rencana pemerintah menyuntik modal melalui Penanaman Modal Negara (PMN) ke 25 perusahaan BUMN. Soal PMN dikembalikan kepada komisi terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, penolakan ini dilakukan lantaran Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap tidak transparan terkait postur anggaran PMN tahun ini sekitar Rp 37,2 triliun.

"Pesan paling kuat dari Rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang kurang transparan terkait PMN," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kemarin malam.

Menurutnya, penolakan ini merupakan teguran secara tidak langsung kepada Rini Soemarno. Alokasi anggaran PMN dirasa malah membebani APBN dan rawan korupsi.

Fahri juga beranggapan, Rini belum bisa mengelola BUMN dengan baik termasuk mengoptimalkan pendapatan negara. Bahkan, langkah Rini memasukkan postur anggaran PMN justru membebani APBN‎ sehingga menjadikan Rini sebagai momok negatif bagi kabinet kerja Jokowi-JK.

"Rini jadi beban bagi Presiden Jokowi dengan memasukkan PMN yang ditolak DPR," jelas dia.