Soal rencana demo taksi online 29 Januari, Menhub Budi minta para sopir introspeksi

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menanggapi rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para sopir taksi online pada 29 Januari mendatang jelang pemberlakuan aturan 1 Februari 2018. Menteri Budi mengaku menyayangkan akan adanya aksi tersebut, sebab aturan yang telah dia buat dinilai tidak merugikan pihak manapun.

"Saya sebenarnya prihatin kalau ada yang miss interpretasi. Apa yang kita lakukan itu semua untuk masyarakat. Jadi kalau orang mau cari uang tetapi tidak mau mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku secara umum, ya maaf saya mengimbau agar melakukan suatu intropeksi. Kita kan mau melayani orang lain, melayani masyarakat tentunya," kata Menteri Budi saat ditemui dalam sebuah acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/1) malam.

Menteri Budi menjelaskan maksud dan tujuan aturan-aturan yang diwajibkan kepada para sopir taksi online. Aturan tersebut diantaranya adalah penempelan sticker di badan mobil, adanya uji berkala kendaraan bermotor atau KIR serta wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) umum.

"Menggunakan sticker supaya taksi online tuh bisa teridentifikasi (bahwa) itu adalah taksi bukan mobil biasa. Jadi kalau ada orang yang ingin melakukan kejahatan bisa diidentifikasi. SIM nya kalau kita mau bawa orang (penumpang) ya mesti SIM umum dong masa SIM biasa. KIR, mobilnya kan mesti sehat tak mungkin tak sehat. Jadi apa yang dikeluhkan?," ujarnya.

Menteri Budi mengaku, pemerintah sebagai regulator telah berusaha membuat sebuah kebijakan untuk kepentingan semua pihak. Selain aspek keselamatan, aspek keamanan juga jadi pertimbangan yang sangat penting dalam merumuskan aturan tersebut.

"Itu adalah bagaimana kita memberikan satu level of safety, level of security untuk masyarakat, bukan untuk saya. Untuk masyarakat semuanya."