Soal reshuffle, Menteri Rini sebut hanya ingin lakukan terbaik

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno angkat bicara terkait rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Rini menganggap biasa isu reshuffle, dan dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa selama masih dipercaya.

Di sela acara Forum Group Discussion (FGD) Road MAP BUMN 2015-2019, menteri Rini menegaskan tetap akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, meski diguncang isu reshuffle.

"Guncangan apapun pasti ada, apakah di laut, darat, dan udara. Posisi saya ini hanya ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa. Dan InsyaAllah, Allah akan memberikan perlindungannya," singkat Rini di atas kapal KM Kelud, Jumat (20/11).

Orang lain juga bertanya?

Seperti yang diketahui, beberapa pihak mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Rini. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menilai kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno buruk. Bahkan, Agus meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasinya.

"Yang harus juga ditekankan kepada Pak Jokowi masalah Menteri BUMN yang sekarang ini menurut saya kurang memenuhi kaedah-kaedah good coorporate governance. Namun kalau kita melihat dari Kementerian BUMN, menurut saya banyak hal-hal yang harus dibenahi, banyak hal-hal yang harus dilaksanakan," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

Lantaran tidak memiliki gaya kepemimpinan yang cakap, lanjut Agus, sejumlah perusahaan pelat merah kini menunjukkan kinerja yang buruk. Salah satunya Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tak bisa berkinerja dengan baik. Padahal Bulog menjadi penyangga perekonomian.

"Sehingga perusahaan-perusahaan atau BUMN-BUMN ini menjadi lebih tidak hebat, lebih tidak baik kita ketahui misalnya Bulog pada waktu itu diganti dengan seseorang yang tidak mempunyai track record daripada masalah bulog," tuturnya.

Meski begitu jika terjadi reshuffle jilid II, Politisi Demokrat ini berharap agar pergantian tersebut memperhitungkan sisi kaedah good corporate goverment. Maka dari itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi sebagai hak preogratifnya .

"Kalau untuk masalah kementerian, memang semuanya kita serahkan kepada presiden, karena memang kabinet kita adalah kabinet presidensil, semuanya ada di tangan presiden, semuanya kewenangan presiden," pungkasnya. (mdk/idr)