Soal Sengketa Natuna, Menko Luhut Sebut Perang Putusan Ujung Jika Diplomasi Buntu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan perang adalah jalan terakhir setelah serangkaian upaya diplomasi. Hal ini disampaikan terkait klaim perairan Natuna yang dilakukan China sebagai batas wilayahnya.

Lalu disusul dengan beberapa kapal penangkap ikan berbendera negeri tirai bambu yang memasuki zona eksklusif ekonomi (ZEE). Menko Luhut menilai gesekan antar negara tak mesti dilanjutkan dengan perang.

"Perang itu ujung dari diplomasi," kata Menko Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1).

"Masa baru ribut sudah perang, itu pemikiran, maaf kalau saya pakai istilah bodoh," sambungnya.

Pilihan tidak melakukan perang bukan berarti akan menyerahkan wilayah perbatasan. Dia menegaskan tidak akan pernah melepaskan wilayah Indonesia.

"Kami tidak akan pernah melepaskan wilayah Indonesia, itu tidak akan pernah terjadi," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kawasan Natuna. Termasuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah bagian Kepulauan Riau tersebut.

Tim survei dari berbagai kementerian sudah dikirim. Mereka sudah kembali dan sedang melakukan pengkajian.

Menko Luhut mengklaim timnya sudah berupaya maksimal menyerap aspirasi dari berbagai sudut pandang. Sehingga keputusan yang nanti diambil soal Natuna tidak atas keinginan pihak tertentu. "Kita kan tidak mau juga yang kaya gitu," katanya mengakhiri.

Bakamla Bakal Dipersenjatai Kapal Baru

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menginginkan agar Badan Keamanan Laut (Bakamla) jadi coast guard yang menjaga perbatasan wilayah Indonesia. Sebagaimana coast guard negara lain, dia ingin Bakamla dibekali kapal ocean going vessel atau kapal pelayaran samudera.

Saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah membeli kapal ocean going asal Denmark. Ukurannya berkisar antara 138 meter sampai 150 meter.

"Jadi kita bisa berlayar di laut bebas," kata Menko Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1).

Menko Luhut melanjutkan, selama 72 tahun kemerdekaan, Indonesia belum punya kapal ocean going penjaga perbatasan. Untuk itu Bakamla perlu dibekali kapal jenis tersebut agar bisa sambil dipakai berlayar di laut Natuna.

"Bukan free guard tapi sekelas itu supaya kapal coast guard kita berlayar di Natuna," katanya.