Soal target 35.000 MW, Presiden Jokowi bakal sesuaikan dengan kebutuhan
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus menggenjot program pembangkit listrik 35.000 MW guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah pun menargetkan program ini selesai pada 2019.
Mengenai target itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Artinya jika kebutuhan tidak sampai dengan 35.000 MW maka target tidak perlu dipaksakan. Karena menurutnya, jika terlalu berlebihan akan membebani PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Ya kan itu target. Kan mesti menyesuaikan dengan kebutuhan dong. Mosok target kemudian setelah dihitung-hitung dengan pertumbuhan ekonomi misalnya, kebutuhannya tidak 35.000 MW, tapi 32.000. Ya kalau terlalu over juga membebani PLN," kata Presiden Jokowi, di Banten, Kamis (5/10).
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
-
Siapa yang memimpin Jakarta Electric PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengapresiasi semangat juang yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Electric PLN, sehingga berhasil memberikan kemenangan pada pertandingan ketiga ini.
-
Mengapa PLN revitalisasi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta? “Padahal Istana Kepresidenan Jakarta ini menjadi lokasi sangat vital bagi bangsa Indonesia. Istana ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan menjadi wajah Indonesia di mata dunia, untuk itu kami revitalisasi sistem kelistrikannya agar semakin andal,“ ujar Darmawan.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, dulu target 35.000 MW disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga jika terlalu berlebihan akan menyulitkan PLN untuk membayarnya.
"Begini lho, dulu hitungan kita kan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Ini tentu saja PLN itu kalau nanti kalau terlalu over juga, bayar apanya, cicilannya juga berat. Oleh karen itu kebutuhannya disesuaikan, dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada," ujarnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menargetkan proyek 35.000 MW selesai pada 2019, atau paling telat pada 2020.
Tujuannya ialah agar pemerataan pasokan listrik ke seluruh Indonesia. Sementara, bagi daerah yang sudah tercukupi, Jokowi meminta PLN untuk melakukan kalkulasi ulang pendataan kebutuhan jumlah listrik dengan melihat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca SelengkapnyaBila dikonversi ke dalam kapasitas pembangkit, ini setara dengan penambahan sekitar 1 gigawatt per tahun.
Baca SelengkapnyaPenambahan energi tersebut sebagian besar dari kapasitasnya akan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi booth PT PLN (Persero) dalam rangkaian World Hydropower Congress (WHC) 2023 di Nusa Dua Bali.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Sumber Energi Listrik Jadi Andalan untuk Penuhi Kebutuhan 35 Tahun ke Depan
Baca SelengkapnyaKomitmen ini, lanjut Jokowi, diwujudkan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi.
Baca SelengkapnyaRealisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca Selengkapnya