Sofjan Wanandi nilai pemda terlalu takut pada buruh
Merdeka.com - Ketua Tim Ekonomi Wakil Presiden, Sofjan Wanandi menilai, pemerintah daerah terlalu takut terhadap para buruh. Ketakutan ini dimanfaatkan para buruh untuk melakukan aksi demonstrasi meminta kenaikan upah minimum yang berujung pada kebijakan menaikan upah minimum buruh di wilayahnya.
Sofjan menilai, para bupati dan gubernur tidak mengerti kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di wilayahnya. Pemimpin daerah terlalu khawatir pada aspek politik atas aksi buruh ini.
"Bupati dan Gubernur ini karena politiknya itu takut sama buruh, ya naik-naikkan (upah minimum) saja. Yang bayar kan pengusaha. Bukan gubernur dan bupati yang bayar. Mereka tidak mengerti yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu," kata Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Apa yang menjadi alasan protes buruh? Pasalnya, mereka memandang bahwa tak sedikit perusahaan swasta berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional saat itu.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Kenapa buruh Semarang menolak Tapera? 'Setelah 50 tahun, uang iuran itu baru akan terkumpul Rp48 juta. Lima puluh tahun lagi, mana ada harga rumah Rp48 juta. Rumah saat ini paling murah saja Rp155 juta. Jadi ini cuma akal-akalan pemerintah saja. Menurut kami ini bukan jaminan sosial,' kata Aulia Hakim, sekretaris KSPI Jateng, mengutip YouTube Liputan6 pada Senin (10/6).
-
Kenapa Andika Perkasa ingin kurangi kemiskinan dan pengangguran di Jateng? Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa menegaskan, persoalan pertama yang dihadapi Jateng ialah bagaimana upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dia menyebut, hingga kini tingkat kemiskinan di Jateng masih di atas nasional, sehingga dirinya menargetkan penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan jauh di bawah angka nasional.
-
Di mana buruh Jawa bekerja di perkebunan karet? Mereka bisa bekerja lebih dari 12 jam dan sangat memberatkan fisik para buruh. Mereka biasanya menyadap getah selama 5 jam, mengurus pohon karet muda selama 3 jam, dan mengolah lateks menjadi bahan karet yang memakan waktu 5 jam.
Alih-alih mengeluarkan kebijakan menaikkan upah minimum buruh di wilayahnya, Sofjan menilai alangkah lebih baik apabila para kepala daerah membenahi sistem birokrasi di wilayahnya sehingga memudahkan para pengusaha. Dengan demikian akan berujung pada kelaikan upah para buruh sesuai kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut.
"Benahi saja dulu PNS-nya. Bagaimana nasib petani, nelayan, upahnya bukan main kecilnnya. Kenapa bukan itu dulu yang dibenahi, jangan mengurusi yang (industri) padat modal itu," jelas Sofjan.
Sofjan mengatakan, perusahaan-perusahaan yang bersifat padat karya harus pindah keluar Jakarta, Jawa Barat dan Banten ke Jawa Tengah dan daerah-daerah di mana tenaga buruh masih banyak menganggur.
"Tapi pemerintah janji bangun infrastrukturnya, perumahan buruhnya, dan lain-lainnya, sedang kita bicarakan. Jadi kita tidak mau mereka pindah ke luar negeri. Kalau bisa ke Jawa Tengah saja karena upahnya masih setengahnya Jakarta," ungkap Sofjan.
Wilayah lain yang menjadi sorotan untuk relokasi perusahaan-perusaan padat karya adalah Jawa Timur dan Jawa Barat bagian Selatan di mana sebagian masyarakatnya masih miskin.
"Tapi jangan sudah pindah heboh lagi. Buat kita yang begini-begini, semua jadi takut investasi labor intensif di Indonesia. Ini harus kita selesaikan," ungkap Sofjan.
Sofjan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk mencari tempat-tempat yang cocok bagi perusahaan-perusahaan padat karya.
"Kita ajak yang baru-baru kesana. Daripada pindah ke luar negeri, kasihan, pengangguran kita banyak, setengah menganggur lebih banyak lagi. Itu yang perlu dibantu menurut saya," tutur Sofjan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai, Capres Prabowo Subianto tak memperlihatkan rasa empati kepada kehidupan buruh.
Baca SelengkapnyaAdvokasi terhadap Industri Hasil Tembakau menjadi agenda prioritas demi menjaga keberlangsungan hidup para pekerja
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.
Baca SelengkapnyaAfriansyah Noor, meminta kepada perusahaan-perusahaan di Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk memperbanyak menyerap tenaga kerja lokal.
Baca SelengkapnyaMenurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.
Baca SelengkapnyaKelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaShinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga kerja di Indonesia yang masih rendah menjadi perhatian Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaBanyak perusahaan di sektor industri padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja.
Baca SelengkapnyaKeberadaan tenaga kerja asing dalam proyek strategi nasional selalu menjadi polemik.
Baca Selengkapnya