Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sofjan Wanandi nilai pemda terlalu takut pada buruh

Sofjan Wanandi nilai pemda terlalu takut pada buruh Sofyan Wanandi. www.kppu.go.id

Merdeka.com - Ketua Tim Ekonomi Wakil Presiden, Sofjan Wanandi menilai, pemerintah daerah terlalu takut terhadap para buruh. Ketakutan ini dimanfaatkan para buruh untuk melakukan aksi demonstrasi meminta kenaikan upah minimum yang berujung pada kebijakan menaikan upah minimum buruh di wilayahnya.

Sofjan menilai, para bupati dan gubernur tidak mengerti kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di wilayahnya. Pemimpin daerah terlalu khawatir pada aspek politik atas aksi buruh ini.

"Bupati dan Gubernur ini karena politiknya itu takut sama buruh, ya naik-naikkan (upah minimum) saja. Yang bayar kan pengusaha. Bukan gubernur dan bupati yang bayar. Mereka tidak mengerti yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu," kata Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

Alih-alih mengeluarkan kebijakan menaikkan upah minimum buruh di wilayahnya, Sofjan menilai alangkah lebih baik apabila para kepala daerah membenahi sistem birokrasi di wilayahnya sehingga memudahkan para pengusaha. Dengan demikian akan berujung pada kelaikan upah para buruh sesuai kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut.

"Benahi saja dulu PNS-nya. Bagaimana nasib petani, nelayan, upahnya bukan main kecilnnya. Kenapa bukan itu dulu yang dibenahi, jangan mengurusi yang (industri) padat modal itu," jelas Sofjan.

Sofjan mengatakan, perusahaan-perusahaan yang bersifat padat karya harus pindah keluar Jakarta, Jawa Barat dan Banten ke Jawa Tengah dan daerah-daerah di mana tenaga buruh masih banyak menganggur.

"Tapi pemerintah janji bangun infrastrukturnya, perumahan buruhnya, dan lain-lainnya, sedang kita bicarakan. Jadi kita tidak mau mereka pindah ke luar negeri. Kalau bisa ke Jawa Tengah saja karena upahnya masih setengahnya Jakarta," ungkap Sofjan.

Wilayah lain yang menjadi sorotan untuk relokasi perusahaan-perusaan padat karya adalah Jawa Timur dan Jawa Barat bagian Selatan di mana sebagian masyarakatnya masih miskin.

"Tapi jangan sudah pindah heboh lagi. Buat kita yang begini-begini, semua jadi takut investasi labor intensif di Indonesia. Ini harus kita selesaikan," ungkap Sofjan.

Sofjan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk mencari tempat-tempat yang cocok bagi perusahaan-perusahaan padat karya.

"Kita ajak yang baru-baru kesana‎. Daripada pindah ke luar negeri, kasihan, pengangguran kita banyak, setengah menganggur lebih banyak lagi. Itu yang perlu dibantu menurut saya," tutur Sofjan.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan
KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan

Pemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.

Baca Selengkapnya
Prabowo ‘Larang’ Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Jubir Anies: Bukti Tak Mengerti Buruh
Prabowo ‘Larang’ Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Jubir Anies: Bukti Tak Mengerti Buruh

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai, Capres Prabowo Subianto tak memperlihatkan rasa empati kepada kehidupan buruh.

Baca Selengkapnya
Calon Kepala Daerah Tampung Ketakutan Pekerja Tembakau, Tolak Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Calon Kepala Daerah Tampung Ketakutan Pekerja Tembakau, Tolak Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Advokasi terhadap Industri Hasil Tembakau menjadi agenda prioritas demi menjaga keberlangsungan hidup para pekerja

Baca Selengkapnya
PNS WFH Demi Tekan Polusi, Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh
PNS WFH Demi Tekan Polusi, Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

Kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.

Baca Selengkapnya
Sritex Pailit, Pimpinan DPR Dorong Misi Penyelamatan Pekerja dari 'Badai' PHK
Sritex Pailit, Pimpinan DPR Dorong Misi Penyelamatan Pekerja dari 'Badai' PHK

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Baca Selengkapnya
Wamenaker Minta Perusahaan di Kolaka Beri Peluang pada Tenaga Kerja Lokal
Wamenaker Minta Perusahaan di Kolaka Beri Peluang pada Tenaga Kerja Lokal

Afriansyah Noor, meminta kepada perusahaan-perusahaan di Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk memperbanyak menyerap tenaga kerja lokal.

Baca Selengkapnya
Pejabat Gub Sultra Ingatkan Perusahaan Tambang di Wilayahnya Agar Lebih Peka dan Akomodatif
Pejabat Gub Sultra Ingatkan Perusahaan Tambang di Wilayahnya Agar Lebih Peka dan Akomodatif

Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Baca Selengkapnya
Kadin Sebut Pemerintah Harusnya Sediakan 3 Juta Lapangan Kerja per Tahun
Kadin Sebut Pemerintah Harusnya Sediakan 3 Juta Lapangan Kerja per Tahun

Shinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.

Baca Selengkapnya
Investasi Tinggi Tapi Serapan Tenaga Kerja Masih Rendah, Ini Strategi Anies Baswedan
Investasi Tinggi Tapi Serapan Tenaga Kerja Masih Rendah, Ini Strategi Anies Baswedan

Penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang masih rendah menjadi perhatian Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul

Banyak perusahaan di sektor industri padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja.

Baca Selengkapnya
Adu Solusi 3 Capres: Siapa Berani Menutup Keran Impor Tenaga Kerja Asing
Adu Solusi 3 Capres: Siapa Berani Menutup Keran Impor Tenaga Kerja Asing

Keberadaan tenaga kerja asing dalam proyek strategi nasional selalu menjadi polemik.

Baca Selengkapnya