Sofyan Djalil pesimistis pengampunan pajak tahun ini

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil pesimistis tax amnesty atau pengampunan pajak disertai penghapusan hukuman bagi koruptor dan pelaku kejahatan lain di luar terorisme dan narkoba bisa dijalankan tahun ini.

"Kan harus melalui persetujuan DPR terlebih dahulu. Panjang itu prosesnya," ujar Sofyan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Menurutnya, Kementerian Keuangan juga belum membahas lebih lanjut wacana itu di internal pemerintah.

"Tapi saya serahkan kepada Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan."

Sebelumnya, Juru Bicara Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengaku DPR mendukung penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak yang disertai penghapusan sanksi pidana bagi wajib pajak nakal yang memindahkan uangnya dari dalam negeri ke Indonesia.

"Kami didorong juga oleh anggota DPR. Memang anggota DPR meminta kami melaksanakan itu," katanya.

Diakuinya, wacana penghapusan sanksi pidana tersebut menuai kontroversi. Sebab, itu berlaku untuk koruptor dan pelaku kejahatan lain, di luar terorisme dan pengedar narkoba.

"Program ini yang jadi kontroversi itu karena ditawarkan juga penghapusan atas pidana umum lainnya seperti pencucian uang, korupsi, illegal fishing, logging, mining."

Menurutnya, penghapusan sanksi bakal membuat wajib pajak nakal yang menyimpan aset di luar negeri mengikuti program tax amnesty. Pada 1964 dan 1984, tax amnesty gagal lantaran pemerintah kala itu hanya menawarkan penghapusan utang pajak saja.

"Program tax amnesty tidak berjalan dengan baik tanpa tawaran penghapusan sanksi pidana," tuturnya. "Kami harap sudah dimulai apa yang dsebut dengan rekonsiliasi nasional. Apabila masyarakat dan penegak hukum menyetujui mereka mengikuti program ini, mudah-mudahan akan bisa meningkatkan penerimaan pajak." (mdk/yud)