Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Solusi Pemerintah Tekan Ongkos Penyaluran BLT Dana Desa ke Daerah Terpencil

Solusi Pemerintah Tekan Ongkos Penyaluran BLT Dana Desa ke Daerah Terpencil Pembagian BLT. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merestui skema penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) secara langsung atau tidak bertahap. Namun, kompensasi ini diberikan kepada desa-desa dengan kondisi tertentu saja, seperti yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau.

"Tarulah, misalnya beberapa desa di Papua, di Maluku yang membutuhkan waktu (penyaluran) cukup lama," kata Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief dalam Dialog Produktif bertajuk Kabar BLT Dana Desa, Jumat (28/5).

Luthfy menyampaikan, keputusan tersebut diambil tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Mengingat, besarnya biaya ongkos yang melebihi nilai BLT-DD sendiri apabila skema penyaluran tetap dipaksakan dilakukan secara bertahap.

Orang lain juga bertanya?

"Sehingga, kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan bagaimana BLT Dana Desa untuk daerah yang spesifik tadi tidak setiap bulan dicairkan. Karena ada desa yang cost biaya untuk menuju tempat mencairkan lebih banyak yang dibutuhkan daripada BLT Dana Desa sendiri," terangnya.

Menurutnya, fenomena itu terjadi lantaran masih terbatasnya akses lembaga perbankan dalam menjangkau penduduk. Terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil.

"Karena sementara (ini) ketersediaan bank untuk penyaluran belum sepenuhnya ada," tekannya.

Penyaluran BLT-DD Bisa Dilakukan Secara Tunai

Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memperbolehkan bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari dana desa disalurkan secara langsung. Kompensasi ini diberikan kepada desa-desa dengan kondisi dan keadaan tertentu saja.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDRT, Moh Fachri mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 penyaluran BLT dari dana desa dilakukan dengan metode non tunai. Namun, banyak daerah yang meminta agar penyaluran diberikan secara cara manual.

Dia memahami, ada beberapa daerah secara geografis mungkin agak sulit untuk mengakses perbankan. Kemudian karena kondisi lainnya juga suatu daerah sulit masyarakatnya untuk membuka rekening di perbankan. Sehingga mau tidak mau, beberapa daerah yang tidak terjangkau akses perbankan, BLT dana desanya dimungkinkan untuk disalurkan secara manual.

"Permintaan daerah tersebut direspon oleh Kementerian Desa dengan membolehkan bagi desa desa dengan kondisi tertentu untuk menyalurkan bantuan langsung tunai dengan cara tunai dari pintu ke pintu," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (14/5).

Meski begitu, dirinya tetap memberikan catatan agar penyaluran BLT dana desa patuh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari menggunakan masker, hingga mengatur jarak sedemikian rupa.

"Ini gunanya untuk menghindari kerumunan pada saat yang sama kemudian apabila hal tersebut juga tidak memungkinkan maka, dikumpulkan di dalam tempat yang telah ditentukan tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan menggunakan masker dan berjarak," tandas dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Jamin Subsidi LPG Tidak Berubah
Pemerintah Jamin Subsidi LPG Tidak Berubah

Skema subsidi LPG mempertimbangkan banyak pihak, khususnya pelaku UMKM.

Baca Selengkapnya
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok

Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.

Baca Selengkapnya
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut

Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.

Baca Selengkapnya
Nasib Kendaraan Pelat Kuning Jika Subsidi BBM Diganti dengan BLT
Nasib Kendaraan Pelat Kuning Jika Subsidi BBM Diganti dengan BLT

Pemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingin Ubah Mekanisme Subsidi BBM Pertalite Jadi BLT, Kementerian ESDM Jawab Begini
Prabowo Ingin Ubah Mekanisme Subsidi BBM Pertalite Jadi BLT, Kementerian ESDM Jawab Begini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).

Baca Selengkapnya
Ojol Tak Boleh 'Minum' BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Masa Usaha Disubsidi
Ojol Tak Boleh 'Minum' BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Masa Usaha Disubsidi

Ojek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.

Baca Selengkapnya
18,8 Juta Keluarga Bakal Terima BLT Mitigasi Risiko Pangan Senilai Rp600.000, Ini Bocoran Waktu Pencairannya
18,8 Juta Keluarga Bakal Terima BLT Mitigasi Risiko Pangan Senilai Rp600.000, Ini Bocoran Waktu Pencairannya

Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan.

Baca Selengkapnya
Airlangga Jamin Program BLT Mitigasi Risiko Pangan Dilanjutkan, Kapan Cair?
Airlangga Jamin Program BLT Mitigasi Risiko Pangan Dilanjutkan, Kapan Cair?

Menko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.

Baca Selengkapnya
ESDM: Ada Opsi Menaikkan Harga BBM Subsidi
ESDM: Ada Opsi Menaikkan Harga BBM Subsidi

Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

Baca Selengkapnya
Bocoran Luhut soal Pembatasan Pertalite: Diumumkan Jokowi Hingga Gunakan Teknologi AI untuk Mantau Kendaraan Berhak
Bocoran Luhut soal Pembatasan Pertalite: Diumumkan Jokowi Hingga Gunakan Teknologi AI untuk Mantau Kendaraan Berhak

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Pemberian Bansos 10 Kg Beras Diperpanjang Sampai Juni 2024
Pemberian Bansos 10 Kg Beras Diperpanjang Sampai Juni 2024

Salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingin Ubah Subsidi Pertalite Jadi BLT, ESDM: Bukan Wacana Baru
Prabowo Ingin Ubah Subsidi Pertalite Jadi BLT, ESDM: Bukan Wacana Baru

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Baca Selengkapnya