Solusi Pemerintah Tekan Ongkos Penyaluran BLT Dana Desa ke Daerah Terpencil
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merestui skema penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) secara langsung atau tidak bertahap. Namun, kompensasi ini diberikan kepada desa-desa dengan kondisi tertentu saja, seperti yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau.
"Tarulah, misalnya beberapa desa di Papua, di Maluku yang membutuhkan waktu (penyaluran) cukup lama," kata Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief dalam Dialog Produktif bertajuk Kabar BLT Dana Desa, Jumat (28/5).
Luthfy menyampaikan, keputusan tersebut diambil tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Mengingat, besarnya biaya ongkos yang melebihi nilai BLT-DD sendiri apabila skema penyaluran tetap dipaksakan dilakukan secara bertahap.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana iuran BPJS akan dibahas? 'Dan bagaimana iuran nanti akan dibahas lebih lanjut, karena dalam Perpres 59 juga diamanatkan juga bahwa hasil dari evaluasi tentunya akan melandaskan atau mengacu untuk penetapan dari segi manfaat dari segi tarif atau segi iuran,' sambungnya.
-
Bagaimana pola pembayaran perlinsos tahun 2024? 'Anggaran perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN 2024, sesuai dengan pembahasan dan persetujuan DPR, dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya,' ucap Menkeu.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
"Sehingga, kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan bagaimana BLT Dana Desa untuk daerah yang spesifik tadi tidak setiap bulan dicairkan. Karena ada desa yang cost biaya untuk menuju tempat mencairkan lebih banyak yang dibutuhkan daripada BLT Dana Desa sendiri," terangnya.
Menurutnya, fenomena itu terjadi lantaran masih terbatasnya akses lembaga perbankan dalam menjangkau penduduk. Terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil.
"Karena sementara (ini) ketersediaan bank untuk penyaluran belum sepenuhnya ada," tekannya.
Penyaluran BLT-DD Bisa Dilakukan Secara Tunai
Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memperbolehkan bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari dana desa disalurkan secara langsung. Kompensasi ini diberikan kepada desa-desa dengan kondisi dan keadaan tertentu saja.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDRT, Moh Fachri mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 penyaluran BLT dari dana desa dilakukan dengan metode non tunai. Namun, banyak daerah yang meminta agar penyaluran diberikan secara cara manual.
Dia memahami, ada beberapa daerah secara geografis mungkin agak sulit untuk mengakses perbankan. Kemudian karena kondisi lainnya juga suatu daerah sulit masyarakatnya untuk membuka rekening di perbankan. Sehingga mau tidak mau, beberapa daerah yang tidak terjangkau akses perbankan, BLT dana desanya dimungkinkan untuk disalurkan secara manual.
"Permintaan daerah tersebut direspon oleh Kementerian Desa dengan membolehkan bagi desa desa dengan kondisi tertentu untuk menyalurkan bantuan langsung tunai dengan cara tunai dari pintu ke pintu," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (14/5).
Meski begitu, dirinya tetap memberikan catatan agar penyaluran BLT dana desa patuh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari menggunakan masker, hingga mengatur jarak sedemikian rupa.
"Ini gunanya untuk menghindari kerumunan pada saat yang sama kemudian apabila hal tersebut juga tidak memungkinkan maka, dikumpulkan di dalam tempat yang telah ditentukan tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan menggunakan masker dan berjarak," tandas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Skema subsidi LPG mempertimbangkan banyak pihak, khususnya pelaku UMKM.
Baca SelengkapnyaProgram BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca SelengkapnyaOjek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.
Baca SelengkapnyaPenerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.
Baca SelengkapnyaLuhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaSalah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Baca Selengkapnya