Solusi Untuk BPJS Kesehatan Tambal Defisit Tanpa Persulit Perpanjang SIM

Merdeka.com - Rizal Ramli menegaskan, sebaiknya solusi atas defisit keuangan di BPJS Kesehatan, tidak membebani masyarakat yang masuk kategori golongan miskin dan masyarakat golongan yang nyaris miskin.

Sebab, bagi rakyat pada kedua golongan itu, fokus utama mereka adalah mencari makan untuk hidup sehari-hari. "Dan hasil kerja mereka juga mungkin hanya cukup untuk makan sehari-sehari itu," kata Rizal di Jakarta, Kamis (10/10).

Rizal, yang juga menjadi Menko Perekonomian jaman Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu mengusulkan agar pemerintah melindungi masyarakat dari kedua golongan itu, karena masuk kategori yang paling rentan secara ekonomi.

Dalam hal BPJS Kesehatan untuk para pekerja, lanjutnya, beban untuk komposisi iuran perusahaan dinaikkan untuk menolong karyawan yang gajinya pas-pasan. "Beban iuran dari perusahaan dinaikkan, apalagi kalau perusahaannya untung. Sehingga beban persentase untuk karyawan tidak begitu besar memotong gajinya yang sudah pas-pasan."

Karena kesehatan itu adalah hal yang paling penting dan juga menjadi tugas negara mengurusnya, dia mengusulkan agar pajak di sektor kesehatan juga ditekan menjadi lebih rendah. "Pajak impor peralatan kesehatan, pajak impor obat, pajak pabrik obat, dan lain-lain di sektor ini harus lebih rendah agar mereka yang punya rumah sakit, tidak menarik biaya yang tinggi kepada pasien."

Dia menolak keras wacana perlunya sanksi tidak bisa mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi para penunggak iuran BPJS. Secara prinsip baik bahwa harus ada alat penekan bagi peserta BPJS patuh membayar, tapi harus diingat bahwa kendaraan bermotor roda dua bagi masyarakat adalah alat produksi.

"Kasihan Tukang Ojek, karyawan usaha kecil yang naik motor pergi bekerja," tambah Rizal.