Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sore Ini, Pemerintah dan Kepala Daerah Bakal Bahas Perpanjangan PPKM

Sore Ini, Pemerintah dan Kepala Daerah Bakal Bahas Perpanjangan PPKM Antrean kendaraan di pos penyekatan Ciputat. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah bersama dengan kepala daerah akan kembali melakukan rapat koordinasi terkait dengan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) sore ini. Rapat dilakukan untuk mengevaluasi apakah nantinya PPKM akan diperpanjang atau tidak.

"Nanti juga kita akan rapat jam 4 (sore) untuk menentukan diperpanjang atau tidak," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam diskusi Peranan Perbankan dalam Memajukan UMKM, Minggu (25/7).

Ganjar mengatakan, upaya penanganan Covid-19, utamanya PPKM Darurat menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Karena kebijakan ini menjadi bagian dari upaya untuk menekan laju kasus aktif harian Covid-19 di daerah-daerah.

Orang lain juga bertanya?

Seriusnya pemerintah bisa dilihat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga sebagai Koordinator PPKM Darurat pun terus mengagendakan rapat. Dalam satu hari rapat bisa mencapai tiga kali.

"Kami (kepala daerah) sekarang sudah menjadi stafnya menko marves, karena sekali rapatnya tiga kali persis minum obat," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya

Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.

Baca Selengkapnya
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19

"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim

Baca Selengkapnya
Masuk Puncak Kemarau, Ketua DPR Ingatkan Mitigasi & Antisipasi Bencana Kekeringan
Masuk Puncak Kemarau, Ketua DPR Ingatkan Mitigasi & Antisipasi Bencana Kekeringan

Puan mendorong agar Pemerintah memperkuat infrastruktur penyedia air untuk warga.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Minta Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Layanan Kesehatan Guna Cegah Penyebaran Mpox
Puan Maharani Minta Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Layanan Kesehatan Guna Cegah Penyebaran Mpox

Puan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya
Kasus Cacar Monyet Meningkat, Puan Minta Pemerintah Siapkan Proteksi Maksimal Bagi Rakyat
Kasus Cacar Monyet Meningkat, Puan Minta Pemerintah Siapkan Proteksi Maksimal Bagi Rakyat

Mengingat virus cacar monyet bukanlah penyakit sembarangan.

Baca Selengkapnya
Peta Kerawanan Pilkada 2024: Jatim Terendah, Papua Barat Daya Dalam Pantauan Pemerintahan Pusat
Peta Kerawanan Pilkada 2024: Jatim Terendah, Papua Barat Daya Dalam Pantauan Pemerintahan Pusat

Pemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta

Baca Selengkapnya
Waspadai Potensi Peningkatan Covid-19 di Indonesia
Waspadai Potensi Peningkatan Covid-19 di Indonesia

Masyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.

Baca Selengkapnya