SPI: Konflik lahan petani meningkat 60 persen di era Jokowi

Merdeka.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak konsisten dalam menjalankan program-program Nawacita, salah satunya adalah pembagian atau pemberian lahan 9 juta hektar untuk petani miskin.

Ketua SPI, Henry Saragih mengatakan, akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan program Nawacita, konflik tanah cenderung meningkat sepanjang tahun 2015.

SPI mencatat, setidaknya 231 kasus konflik agraria terjadi sepanjang tahun 2015. "Angka ini bertambah sekitar 60 persen dibanding konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014, sebesar 143 kasus," kata Henry di Hotel Cipta, Mampang, Jakarta, Minggu (20/12).

Henry mengatakan, konflik tersebut merupakan terbesar yang pernah terjadi di seluruh wilayah Indonesia dengan total luas lahan konflik mencapai 770.341 hektar. Dari luasan konflik itu menyebabkan 3 petani tewas, 194 menjadi korban kekerasan, 65 petani dikriminalisasi dan lebih dari 2.700 kepala keluarga petani harus tergusur dari lahan pertanian.

"Petani selalu menjadi pihak yang selalu kalah dan dikalahkan oleh sistem apabila ingin menyelesaikan konflik agraria yang dialaminya melalui jalur-jalur formal kelembagaan peradilan di negara ini," imbuh Henry.

Oleh sebab itu, SPI mendesak pemerintah untuk mempercepat pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria. "Kelembagaan ini yang nanti akan melakukan penyelesaian konflik agraria dengan seadil-adilnya dengan menggunakan prinsip-prinsip pembaruan agraria," tutup Henry. (mdk/idr)