Sri Mulyani: Ada Setan & Tuyul di Kemenkeu, Goda Pegawai Melakukan Korupsi

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pengelolaan keuangan negara, kejahatan korupsi selalu menjadi ancaman. Padahal Kementerian Keuangan telah memiliki 412 unit kerja yang berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi dan berstatus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). Hanya tinggal 212 unit saja yang belum mendapatkan status tersebut.

Meski begitu, dia mengaku sedih jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terjerat kasus korupsi.

"Saya di sisi lain terluka kalau ada di wilayah WBK-WBBM terus ada yang ditangkap gara-gara korupsi," kata Sri Mulyani dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

Dia menyadari godaan korupsi selalu ada di mana saja. Peluangnya selalu ada meskipun di tempat unit kerja yang berstatus WBK-WBBM sekalipun. "Itu jadi bukti kalau mencanangkan WBK-WBBM melayani, terus tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikkan hati kita," ungkapnya.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta semua jajarannya bertugas tidak seperti biasanya. Dalam artian harus saling mengingatkan dan menjaga integritas agar tidak ada perilaku koruptif. "Integrity adalah sesuatu yang setiap hari Anda diuji. It is everyday testing. Sama kayak makan 3 kali sehari kecuali kalau puasa, Anda akan diuji integrity-nya," ungkap dia.

Sri Mulyani mengatakan menjaga dan mengelola keuangan negara menjadi instrumen penting dalam mengelola pemulihan ekonomi. Kapasitas dalam membangun tata kelola keuangan negara, akan selalu diminta pertanggungjawaban dari khalayak.

"Masyarakat berharap datang dengan solusi, bukan rumusan yang menyebabkan tak mampu keuangan negara yang efektif namun tetap akuntabel," jelas Sri Mulyani.

Sehingga Kementerian Keuangan harus bisa menjaga diri dan pegawainya dari berbagai tindak kemungkinan penyelewengan. Tutup rapat celah yang mungkin bisa merusak citra lembaga.

"Sehingga tidak ada anak buah di dalam posisi menghadapi pilihan yang tidak mungkin. Kementerian Keuangan harus melindungi jajarannya. Mereka tidak ada harus memilih pada integritas atau tidak survive, itu pilihan yang tidak pro anti korupsi dan tidak manusiawi," kata dia mengakhiri.