Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Bersama Tangkal Dampak Krisis Dunia, Ini Caranya
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan sosialisasi tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 di Kantornya, Jakarta. Di hadapan kepala daerah yang hadir, Menteri Sri Mulyani mengingatkan betapa pentingnya alokasi TKDD untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
"Pelaksanaan sosialisasi ini begitu penting dilakukan sebelum tahun anggaran 2019 dimulai. Karena kita akan mencoba untuk selalu optimalkan keseluruhan sumberdaya yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita, termasuk TKDD semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan," kata Menteri Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12).
Menteri Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karenanya, dirinya menginginkan agar kepala daerah maupun pemerintah pusat dapat mengelola keuangan sebaik-baiknya. "Kita harus bersinergi antara pusat dan daerah bagaimana mendukung dinamika pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan APBN dan APBD secara tepat waktu dan kualitas," jelasnya.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang memimpin serah terima bantuan Kemendag Peduli? Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Puncak, khususnya Distrik Agandugume dan Lembawi. Serah terimanya dilakukan secara simbolis yang diwakili oleh Bupati Puncak Willem Wandik di Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kabupaten Puncak di imika, Papua Tengah pada Selasa (19/9) lalu.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
Disamping itu, Menteri Sri Mulyani mengingatkan perekonomian secara nasional telah menghadapi situasi yang tidak mudah di 2018 ini. Hal itu tercermin dengan adanya normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikan suku bunga acuannya. "Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus bersama-sama agar dampak negatif dari lingkungan global bisa kita kurangi seminimal mungkin," katanya.
Bendahara Negara ini menambahkan, untuk mengurangi dampak negatif dari perekonomian global bisa diatasi dengan cara merancang APBN dan APBD secara serius. Tentu saja dalam hal ini tidak lepas dari kesejahteraan masyarakat, pemerataan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
"Ekonomi yang semakin besar, didorong oleh kelas menengah yang semakin baik, kemiskinan yang semakin turun, perekonomian yang menciptakan kesempatan kerja itu adalah daya tarik investasi yang luar biasa," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang, target pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.165,11 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp 2.461,11 triliun.
Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp 826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp 70,0 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam menyusun APBN 2019 pihaknya tidak main-main. Sebab sejumlah draft yang disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaIni alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.
Baca SelengkapnyaKarmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca SelengkapnyaLewat bidang pendidikan dan kesehatan, Indonesia bisa keluar dari jebakan negara pendapatan menengah.
Baca Selengkapnya