Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Bersama Tangkal Dampak Krisis Dunia, Ini Caranya

Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Bersama Tangkal Dampak Krisis Dunia, Ini Caranya Pengumuman paket kebijakan ekonomi ke-16 oleh Sri Mulyani. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan sosialisasi tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 di Kantornya, Jakarta. Di hadapan kepala daerah yang hadir, Menteri Sri Mulyani mengingatkan betapa pentingnya alokasi TKDD untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

"Pelaksanaan sosialisasi ini begitu penting dilakukan sebelum tahun anggaran 2019 dimulai. Karena kita akan mencoba untuk selalu optimalkan keseluruhan sumberdaya yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita, termasuk TKDD semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan," kata Menteri Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karenanya, dirinya menginginkan agar kepala daerah maupun pemerintah pusat dapat mengelola keuangan sebaik-baiknya. "Kita harus bersinergi antara pusat dan daerah bagaimana mendukung dinamika pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan APBN dan APBD secara tepat waktu dan kualitas," jelasnya.

Orang lain juga bertanya?

Disamping itu, Menteri Sri Mulyani mengingatkan perekonomian secara nasional telah menghadapi situasi yang tidak mudah di 2018 ini. Hal itu tercermin dengan adanya normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikan suku bunga acuannya. "Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus bersama-sama agar dampak negatif dari lingkungan global bisa kita kurangi seminimal mungkin," katanya.

Bendahara Negara ini menambahkan, untuk mengurangi dampak negatif dari perekonomian global bisa diatasi dengan cara merancang APBN dan APBD secara serius. Tentu saja dalam hal ini tidak lepas dari kesejahteraan masyarakat, pemerataan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

"Ekonomi yang semakin besar, didorong oleh kelas menengah yang semakin baik, kemiskinan yang semakin turun, perekonomian yang menciptakan kesempatan kerja itu adalah daya tarik investasi yang luar biasa," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang, target pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.165,11 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp 2.461,11 triliun.

Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp 826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp 70,0 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam menyusun APBN 2019 pihaknya tidak main-main. Sebab sejumlah draft yang disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat

Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya
Upaya Kemendagri Wujudkan Nawacita Presiden Jokowi
Upaya Kemendagri Wujudkan Nawacita Presiden Jokowi

Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi

Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya

Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda

Sri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.

Baca Selengkapnya
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa

Karmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Baca Selengkapnya
Pesan Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Berkualitas Lewat Pendidikan dan Kesehatan
Pesan Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Berkualitas Lewat Pendidikan dan Kesehatan

Lewat bidang pendidikan dan kesehatan, Indonesia bisa keluar dari jebakan negara pendapatan menengah.

Baca Selengkapnya