Sri Mulyani: Aktivitas Ekonomi Secara Bertahap Menunjukkan Pemulihan
Merdeka.com - Kondisi perekonomian global masih menghadapi tantangan dari dampak pandemi Covid-19. Terutama imbas penyebaran varian delta dan varian lainnya yang masih membelenggu beberapa negara di dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Khususnya setelah mengalami penyebaran varian delta di akhir bulan Juni.
Namun kasus harian mulai mengalami penurunan sejak Agustus yang membuat pemerintah mulai merelaksasi kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan secara bertahap
-
Kapan PMI Manufaktur Indonesia berada di level tertinggi? Data Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global untuk bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada di level 54,2.
-
Kapan deflasi di Indonesia terjadi? Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa Indonesia mengalami deflasi lagi pada bulan September 2024.
-
Kapan IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan? Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2023 mencapai 78,20, meningkat 0,84 poin (1,09 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (77,36).
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
"Perkembangan ini mendorong pelonggaran PPKM sehingga aktivitas ekonomi secara bertahap semakin menunjukkan pemulihan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK Triwulan III, Jakarta, Rabu (27/10).
Pulihnya aktivitas masyarakat ini terlihat dari beberapa indikator sampai bulan September 2021. Mulai dari peningkatan kinerja PMI Manufaktur Indonesia yang kembali ke level ekspansif yakni 52,2.
Mobilitas masyarakat, indeks belanja masyarakat, penjualan semen, kendaraan bermotor dan konsumsi listrik sektor bisnis dan industri juga menunjukkan level ekspansif. Selain itu laju inflasi juga masih terkendali di angka 1,6 persen (yoy).
"Aktivitas ekonomi secara bertahap makin menunjukkan pemulihan," kata dia.
Dari sisi eksternal, Surplus Neraca Perdagangan juga terus berlanjut. Sampai September 2021 telah mencapai USD 4,3 miliar, sehingga sepanjang Januari-September tercatat sebesar USD 25,07 miliar.
Begitu juga dengan posisi cadangan devisa negara yang berada di tingkat USD 146,87 miliar. Jumlah ini setara dengan 8,9 bulan impor barang dan jasa. Kata Sri Mulyani kondisi ini berkat sinergi yang dilakukan pemerintah dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS.
"Perkembangan positif ini tidak terlepas dari penguatan, sinergi dan koordinasi antara pemerintah dengan BI, OJK dan LPS dalam rangka kita terus jaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong serta akselerasi pemulihan ekonomi nasional," kata dia.
Sementara itu dari sisi pemerintah, Sri Mulyani mengatakan APBN telah digunakan untuk mengatasi pandemi dengan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan anggaran belanja negara terutama untuk bidang kesehatan dan sosial.
Di bidang kesehatan, pemerintah mempercepat pembelian vaksin dan melakukan vaksinasi. Lalu membayar biaya perawatan pasien Covid-19 dan menggunakan APBN untuk melakukan pelacakan, pengetesan dan perawatan (3T). Sedangkan di bidang sosial pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui pembelian dana bantuan sosial, dukungan UMKM di wilayah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4.
"Penerapan PPKM dengan strategi belanja negara yang responsif dan fleksibel terbukti efektif selain menurunkan kasus harian juga menjaga daya tahan masyarakat," kata dia.
Penurunan kasus harian Covid-19 sejak akhir Juli 2021 dan peningkatan aktivitas ekonomi berimplikasi positif terhadap realisasi pendapatan negara. Per September 2021, pendapatan negara mencapai Rp 1.354,8 triliun atau 77,7 persen dari target pertumbuhan sebesar 16,8 persen (yoy). Capaian ini ditopang meningkatnya penerimaan pajak (13,2 persen), kepabeanan dan cukai (29 persen) dan PNBP (22,5 persen).
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani ungkap penyebab PMI manufaktur Indonesia turun drastis.
Baca SelengkapnyaKinerja apik ini tak lepas dari terjaganya tren pemulihan ekonomi nasional hingga memasuki akhir tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Gandhinagar, India.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, inflasi yang rendah sangat penting untuk mendukung daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok menengah bawah.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani berharap, dengan pemangkasan suku bunga yang dilakukan The Fed Fund Rate akan terus memberikan momentum positif bagi perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca Selengkapnya