Sri Mulyani Akui Realisasi Program Pemerintah di Bali Belum Maksimal
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai program pemerintah untuk menolong berbagai sektor di Bali dinilai belum berjalan maksimal. Realisasi dari berbagai program pemerintah masih belum maksimal dan dirasakan masyarakat Bali.
"Berbagai program pemerintah sisi kemampuan eksekusinya belum sepenuhnya bisa dirasakan masyarakat Bali," kata Sri Mulyani dalam acara Bali Economic & Investment Forum 2021 secara virtual, Bali, Kamis (8/4).
Sri Mulyani memaparkan berbagai realisasi program pemerintah untuk Pulau Dewata tersebut. Mulai dari relaksasi pembayaran pinjaman kredit dan bunga. Dari kebutuhan 59,09 persen untuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 53,48 persen Usaha Menengah Besar (UMB), yang terealisasi masing-masing 17,89 persen dan 20,86 persen.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Bagaimana cara Megawati mendorong perhatian terhadap krisis air di Bali? 'Kemarin kapan saya bilang, di Pulau Bali saya paksa pak Gubernurnya melakukan FGD (Focus Group Discussion). Karena apa? Bali ini lama-lama ini udah mulai kekurangan air lho,' kata Megawati.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Apa yang Megawati minta ke Gubernur Bali terkait krisis air? Megawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja. Sebab, pemerintah setempat juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup rakyatnya sendiri.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
Pada program bantuan modal usaha, kebutuhan UMK 82,96 persen yang terealisasi hanya 10,73 persen. Sedangkan untuk UMB dari kebutuhan 54,01 persen yang terealisasi hanya 7,49 persen.
Di program penundaan pembayaran pajak, kebutuhan UMK 54,34 persen yang terealisasi 11,58 persen.Sedangkan untuk UMB 63,1 persen yang terealisasi 22,46 persen.
Pada program kemudahan administrasi pengajuan pinjaman kebutuhan UMK 62,52 persen dan yang terealisasi 10,73 persen. Sedangkan kebutuhan UMB 46,52 persen, yang terealisasi 6,42 persen.
Di program bantuan pemasaran, kebutuhan UMK 65,82 persen tetapi yang terealisasi 8,86 persen. Sedangkan kebutuhan UMB 68,54 persen dan yang terealisasi hanya 5,36 persen.
Begitu juga pada program keringanan tagihan listrik, kebutuhan UMK 74,11 persen dan yang terealisasi hanya 12,96 persen. Sementara UMB yang membutuhkan 74,33 persen dan yang terealisasi hanya 9,09 persen.
"Tagihan listrik pemerintah kasih keringanan untuk pengguna 450 volt untuk UMKM. Ini ada targeted-nya karena by name by address," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani minta semua pihak mendorong Kementerian ESDM untuk terus menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca SelengkapnyaInternational Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) 2023 digelar di Bali.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya