Sri Mulyani Akui Tak Punya Akses Melacak Berbagai Transaksi Pegawainya

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak memiliki akses transaksi keuangan yang luas seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini diungkapkan karena persepsi publik yang menilai Kementerian Keuangan melakukan pembiaran terhadap pegawai-pegawainya yang ‘nakal’.

"Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya dapatkan informasi lengkap dari PPATK, katakanlah seperti kasus RAT," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

Walaupun menjadi bendahara negara, Sri Mulyani mengaku tidak memiliki akses seluas PPATK untuk mendeteksi adanya janggalan transaksi di Kementerian Keuangan.

Berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD yang juga menjadi Ketua Dewan Pengarah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagai pimpinan Satgas TPPU, PPATK melaporkan berbagai temuan kepada Mahfud MD.

"Poin saya, Pak Mahfud sebagai ketua dewan pengarah TPPU mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak dapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama," tuturnya.

Hal ini yang membuat Kementerian Keuangan tidak bisa menerima banyak informasi terkait adanya transaksi janggal. Salah satunya terkait pencucian uang.

"Namun banyak informasi yg detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud ke instansi aparat penegakan hukum," kata dia.

Inilah yang membuat persepsi publik menilai Kementerian Keuangan melakukan pembiaran kepada para pegawainya. "Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami," katanya.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan selalu menindaklanjuti berbagai laporan dari PPATK atau temuan dari Inspektorat Jenderal. Jika tidak bisa ditangani secara internal, dirinya akan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

"Kalaupun mentok saya lapor Pak Mahfud, 'Pak ini sudah mentok saya, enggak bisa lewat dari sini. Atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan’" ungkapnya.

Artinya, lanjut Sri Mulyani semangat Kementerian Keuangan dengan Kemenko Polhukam dan aparat penegak hukum lainnya sama. Demi kepentingan membangun Indonesia. "Kemenkeu, Pajak dan Bea Cukai, membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif dan memberikan dukungan ke mereka yang sudah kerja baik dan jujur," katanya.

"Itu tugas saya sebagai Menkeu, dan saya senang dibantu dalam hal ini Pak Mahfud dan instansi lain, makin cepat, maka makin baik," katanya mengakhiri. (mdk/idr)